APKASI Hasilkan Sejumlah Rekomendasi

  • Whatsapp
FOTO DONGGALA APKASI SULTENG
Di Rumah Saja

DONGGALA, MERCUSUAR – Rapat kerja (Raker) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) wilayah Provinsi Sulteng di Kabupaten Donggala, menghasilkan sejumlah rekomendasi, terkait persoalan aktual yang terjadi di daerah para bupati masin-masing.   

Raker berlangsung sehari pada Kamis (27/1/20120) hanya dihadiri lima dari 12 kabupaten di Sulteng, yakni Kabupaten Donggala, Buol, Banggai laut (Balut), Sigi dan Kabupaten Tolitoli.  

Raker dipimpin Koordinator APKASI Sulteng, Kasman Lassa yang juga sebagai Bupati Donggala; Bupati Buol, dr Amirudin Rauf Sp.OG dan Wakil Bupati (Wabup) Balut, Dra Hj Tuty Hamid. Sementara Kabupaten Sigi dan Tolitoli diwakili, Asisten Bidang Adum Setdakab Sigi, Ir Andi Aco M.Si dan Kabag Tapem Setdakab Tolitoli, Hasdono S.Stp M.Si. 

Bupati Buol dalam rapat yang juga dihadiri Forkopimda Donggala itu menyampaikan besarnya peran Bupati yang berinteraksi langsung dengan masyarakatnya. Namun ironisnya sejumlah kebijakan terkait kepentingan masyarakat berada di tangan Gubernur dengan alasan bahwa selama desentralisasi terjadi, banyak melahirkan raja-raja kecil di kabupaten.

Wabup Balut menyampaikan nasib honorer Kategori II (K2) yang harus diperjuangkan oleh APKASI agar bisa diangkat menjadi PNS atau setidaknya bisa diangkat menjadi pegawai daerah walaupun tidak mendapat gaji pensiun.

Adapun Bupati Sigi melalui Asisten  Bidang Administrasi Umum menyampaikan terkait pendidikan dan pelatihan (Diklat) kepemimpinan yang tidak lagi menjadi syarat jabatan struktural, sehingga berpengaruh terhadap keinginan keikutsertaan peserta.

Hal lain disampaikan Bupati Tolitoli diwakili Kabag Tapem yakni banyaknya petani cengkeh yang meminta APKASI agar memfasilitasi kepada Presiden RI dan Menteri Pertanian terkait produksi dan harga cengkeh dan beberapa komoditas pertanian perkebunan lainnya yang cenderung menurun.

Berkesempatan hadir Wakil Ketua I DPRD Donggala, Sahlan yang juga memberikan masukan terkait pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, yang masih membutuhkan penyatuan pemahaman karena Sulteng menjadi daerah penopang bagi ibu kota negara yang baru dari berbagai sektor.

Sebagai Koordinator APKASI Sulteng, Bupati Donggala berharap semua hal yang menjadi pokok pikiran para bupati itu dapat direalisasikan atau disampaikan kepada pemerintah pusat. HID

 

Di Rumah Saja

Pos terkait

Di Rumah Saja