Bartho: Juknis Stimulan Dikeluarkan Pemkab dan Pemkot

0 65

Dapatkan Info berita terupdate Langsung ke perangkat anda, Berlangganan.

PALU, MERCUSUAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulteng menegaskan, pembuatan skema petunjuk teknis (Juknis) penyaluran dana stimulan tahap dua berada di daerah kabupaten dan kota. Hal ini ditegaskan oleh Kepala BPBD Sulteng, Bartholumeus Tandigala kepada sejumlah media di ruangannnya, Selasa (3/12/2019).
Ia mengemukakan informasi yang beredar dari mayarakat terdampak bencana di kabupaten dan kota, menanyakan ihwal pencairan dana stimulan tahap dua yang belum dicairkan. Kemudian katanya, ada yang mengeluarkan pernyataan bahwa pencairan dana stimulan masih menunggu Juknis dari Gubernur Sulteng, padahal tidak seperti itu skemanya.
“Yang betul adalah Juknis dikeluarkan atau diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota,” ungkapnya.
Sebab tutur Bartho, Gubernur Sulteng, Longki Djanggola telah mengeluarkan petunjuk pelaksanaan (Juklak) pencairan dana stimulan tahap satu, sehingga untuk proses pencairan tahap dua yang mengeluarkan Juknis tersebut ada di pemkab dan pemkot.
“Juklak itu juga digunakan sebagai pedoman untuk mengeluarkan Juknis. Nah, Juknis ini kan untuk pelaksanaan,” jelas Bartho.
Jadi katanya, seharusnya yang mengeluarkan juknis tersebut adalah pemkab dan pemkot, bukan dari Gubernur Longki. Pasalnya, dana stimulan tersebut ditransfer langsung ke pemkab dan pemkot. Mereka yang mengetahui kondisi kerusakan rumah warga korban, mana yang rusak ringan mana yang rusak sedang, dan mana yang rusak berat.

Juknis juga menyesuaikan atau mengakomodir kondisi kearifan lokal warga. Selain itu, konsep Juknis yang dirapatkan bersama antara BPBD Sulteng, Danrem 132 Tadulako, dan BPBD Kabupaten dan Kota. Konsep tinggal diterbitkan masing – masing daerah dengan mengakomodir kearifan lokal.
Oleh sebab itu informasi – informasi yang beredar mengenai Juknis harus diluruskan supaya tidak terjadi kekeliruan dalam mengambil suatu keputusan dalam pencairan dana stimulan. Bartho menambahkan bahwa dana stimulan untuk rumah rusak ringan dan rusak berat bagi korban bencana sekira Rp 1 triliun lebih, sehingga pencairannya harus mengacu pada aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. BOB

Dapatkan Info berita terupdate Langsung ke perangkat anda, Berlangganan.

Komentar
Loading...