Bupati Balut Kritisi Kinerja KPUD

0 78

Dapatkan Info berita terupdate Langsung ke perangkat anda, Berlangganan.

BALUT, MERCUSUAR – Bupati Banggai Laut (Balut), Wenny Bukamo mengkritisi kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Balut yang sampai saat belum menunjukan kinerjanya sebagai penyelenggara yang indenpen. Hal itu dilihat dari berbagai terobosan KPUD yang menuai kritikan di masyarakat.

Dicontohkan Bupati, kasus dugaan ijasah palsu yang terjadi belum lama ini dan tidak mampu diselesaikan KPUD.

“Masih ada caleg yang masih diragukan ijasahnya namun bisa lolos untuk mengikuti pileg,” kata Bupati saat kegiatan rapat koordinas (Rakor) persiapan penyelenggaraan penetapan rekapitulasi DPTB dan DPK, Rabu (6/2/2019).

Bupati juga menilai KPUD tidak kreatif dalam mengelolah administrasi, khususnya pengelolaan keuangan.

Menurut Bupati, seharusnya komisioner dan sekretaris KPUD mampu meminimalisir pengelolaan anggaran yang ada. Kalau hanya menyusun data-data administrasi tidak perluh ada komisioner yang bergelar SI, S2 dan S3, orang tidak punya ijasah juga nampu. “Jangan hanya kurang dana perjalanan dinas langsung minta ke pemerintah daerah,” ujarnya.

“Dalam struktur KPU ada ketua, komisioner dan sekretaris, jika ada hal-hal mendasar harus diselesiakan di internal KPU,” tambah Bupati.

Bupati juga meminta seluruh jajaran KPUD Balut untuk tidak banyak mengeluh, sebab pemkab juga masih kekurangan anggaran. “Perluh dipahami bahwa APBD Kabupaten Banggai Laut ini sangat kecil jika dibandingkan kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah,” katanya.

Kinerja KPU, kata Bupati, intinya menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara, jika suda ada kepercayaan maka tidak sulit untuk bekerja. “Jangan heran kalau banyak orang yang protes terkait kinerja KPU karena mereka tidak percaya dengan kinerja KPU,” tandasnya. 

Jika kinerja KPU tidak benar, sambungnya,  maka imbasnya juga kepada pemerintah kabupaten

Olehnya, Bupati meminta KPUD Balut mulai dari tingkatan kabupaten sampai desa untuk profesional. “Jangan berlindung pada persoalan administrasi, jika ada komplain terhadap kinerja KPUD. Untuk apa jadi komisioner kalau tidak mampu mengambil keputusan,” tutupnya. RM

Dapatkan Info berita terupdate Langsung ke perangkat anda, Berlangganan.

Tinggalkan balasan

Email tidak akan dipublish