Calon Perseorangan Poso Minimal Kantongi 14.724 Dukungan

0 22

Dapatkan Info berita terupdate Langsung ke perangkat anda, Berlangganan.

POSO, MERCUSUAR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Poso menetapkan jumlah minimal dukungan bagi calon Bupati dan Wakil Bupati Poso yang akan bertarung dalam Pilkada melalui jalur perseorangan (independen), minimal harus mengantongi syarat dukungan sebesar 14.724 suara. Jumlah itu merupakan syarat minimal atau 10 persen dari total jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pileg dan Pilpres lalu sebesar 147.236 pemilih.

Hal itu disampaikan KPU Poso saat menggelar kegiatan evaluasi pencalonan Pemilihan Umum 2019 dan sosialisasi pencalonan perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2020, di Moengko Citra Beach Senin (4/11) kemarin.

“Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso yang akan menempuh jalur perseorangan atau independen, minimal harus mengantongi 14.724 dukungan suara yang dibuktikan dengan KTP dan surat pernyataan,” kata komisioner KPU Sulteng divisi tehnis Samsul Gafur SH yang tampil sebagai pemateri dalam kegiatan itu.

Keputusan penetapan jumlah minimal dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan itu, telah ditetapkan KPU Poso pda tanggal 26 Oktober 2019 lalu melalui SK KPU Kabupaten Poso nomor 1509/PP.02.3-KPt/7202/KPU-KAB/X/2019.

Dalam materinya, Samsul Gafur membahas terkait sistim informasi pencalonan (Silon) yang sempat terkendala dalam pelaksanaan Pemilu lalu. Namun ke depan akan terus diperbaiki. Hal itu untuk memenuhi informasi ke publik terkait dengan kinerja KPU. 

“KPU berupaya menyiapkan informasi pencalonan pemilihan kepala daerah sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor KPU. Cukup dengan mengakses sistim informasi pencalonan (Silon) dari KPU setempat. KPU menginginkan agar seluruh tahapan dilakukan secara transparansi ke publik,” kata mantan komisioner KPU Poso itu.

Terkait syarat pencalonan dan syarat calon melalui jalur perseorangan, Samsul memaparkan bahwa setiap warga yang memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon, wajib mengisi surat dukungan yang sudah diformat serta melampirkan fotocopy kartu tanda penduduk. 

“Surat pernyataan dan fotocopy KTP harus disatukan dan tidak dalam posisi terpisah. Ini menjadi pengalaman KPU bahwa sebelumnya surat dukungan dan KTP terpisah, sehingga menyulitkan untuk melakukan verifikasi,” tambahnya.

Selain itu, dukungan yang diberikan harus tersebar minimal di 50 persen lebih  wilayah yang ada. “Jika di Kabupaten Poso ada 19 kecamatan, maka minimal dukungan tersebar di 10 kecamatan,” imbuhnya.

Dukungan yang diberikan oleh warga yang namanya tidak masuk dalam DPT atau DP4, maka KPU tetap akan mengakomodir, sepanjang yang bersangkutan memiliki KTP atau ada surat keterangan dari Dinas kependudukan setempat.

Hal lain yang disampaikan Samsul Gafur bahwa pasangan calon yang sudah memilih jalur independen, tidak bisa lagi dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. 

Sebagaimana tertuang dalam PKPU nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan pemilu 2020, jadwal pemasukan dokumen yang mengatur tentang syarat dukungan jalur perseorangan, disampaikan mulai tanggal 18 Desember 2019 ke KPU setempat.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua KPU Poso Budiman Maliki dan didampingi oleh empat komisioner KPU Poso lainya. Turut hadir dalam kegiatan itu Kaban Kesbang Poso, perwakilan partai politik, tokoh masyarakat, mahasiswa, tokoh agama, dan jurnalis.

“Kegiatan ini bertujuan menciptakan pelaksanaan pesta demokrasi yang bermartabat melalui pelaksanaan pemilu yang berkualitas dan demokratis,” pungkas Budiman mengenai tujuan kegiatan tersebut. ULY

Dapatkan Info berita terupdate Langsung ke perangkat anda, Berlangganan.

Tinggalkan balasan

Email tidak akan dipublish