Dugaan pelanggaran pelebaran jalan anoa II palu, Ditingkatkan ke Penyidikan 

  • Whatsapp
FOTO HLL KASUS PELEBARAN JALAN LALOVE
JALAN Lalove (sebelumnya Anoa II) yang menjadi akses menuju Jembatan Palu V (Jembatan Lalove). Proses pelebaran jalan tersebut saat ini sedang dalam penyidikan Kejari Palu. FOTO: IST

PALU, MERCUSUAR – Kejari Palu sedang memulai penyidikan terhadap dugaan adanya pelanggaran terhadap kegiatan pelebaran Jalan Anoa II (kini Jalan Lalove) yang menjadi akses menuju Jembatan Palu V (Jembatan Lalove).

Hal itu diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Palu melalui Kepala Seksi (Kasi) Intelijen, Greafik di Palu, Jumat (4/12/2020).

Berita Terkait

Menurutnya, penyidikan dilakukan setelah penyidik melakukan proses penyelidikan selama sekitar dua pekan.

“Penyidik Kejaksaan Negeri Palu telah menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan, terkait kegiatan pelebaran Jalan Anoa II sebagai akses menuju Jembatan Palu V tahun 2018,” katanya.

Ia menguraikan, pada proses pelebaran jalan tersebut diduga terkadi kegiatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang terkait dengan beberapa aspek, yakni penetapan harga ganti rugi per meter. Kemudian terkait pelepasan hak sebuah rumah di Jalan Anoa II dan dugaan terjadinya kegiatan yang merugikan uang negara karena kesalahan bayar.

Pilihan Redaksi :  Disdukcapil Evaluasi Pelayanan Dokumen Kependudukan

Dari beberapa aspek tersebut, lanjutnya, penyidik saat ini sedang melakukan pendalaman dengan meminta keterangan dari berbagai pihak tertentu. Sejauh ini penyidik telah memanggil sekira 13 orang untuk diminta keterangannya. “Kita mengumpulkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, yang kita duga mengetahui asal muasal latar belakang dari ruang lingkup kegiatan yang sedang kita dalami ini. Terkait rencana pemanggilan, Insya Allah pada hari ini (Jumat 4/12/2020) sudah didistribusikan,” ujarnya.

Di antara pihak yang dipanggil untuk memberi keterangan, sambung Kasi Intel, mantan Kepala Dinas (Kadis) PU Kota Palu yang menjabat tahun 2017 serta mantan Kadis Tata Ruang dan Pertanahan Kota Palu.

Pemanggilan mantan Kadis PU berkaitan untuk mencari tahu apakah kegiatan yang dimaksud pernah dilakukan perencanaan dari sisi teknis. Sementara pemanggilan mantan Kadis Tata Ruang, karena pihak yang bersangkutan dianggap banyak mengetahui tentang kegiatan itu. “Kegiatan ini memiliki dua muara yang berbeda. Pada Dinas PU melekat anggaran untuk pembangunan jembatan. Sementara untuk pelebaran jalan, anggarannya melekat di Dinas Tata Ruang dan Pertanahan. Tentu kita ingin mengetahui juga, apakah dua kegiatan itu memiliki dokumen perencanaan yang sama atau berbeda,” jelasnya.

Pilihan Redaksi :  Lembaga Pemuda Pengawu, Salurkan Bantuan ke Sulbar

Pada tahapan penyidikan, Kejari Palu juga melakukan koordinasi dengan auditor negara. Hal itu dilakukan untuk menyatukan persepsi terkait apakah kegiatan yang dimaksud benar menimbulkan kerugian negara atau tidak. “Tim penyidik hanya menduga. Yang menentukan kerugian negara itu menjadi domain dari auditor negara. Kami mengumpulkan alat bukti keterangan saksi, dokumen surat, maupun keterangan ahli untuk memastikan apakah ini peristiwa pidana atau bukan,” lanjutnya.

Jika kegiatan tersebut merupakan peristiwa pidana, maka pihak-pihak yang menyebabkan dan menikmati kerugian negara tersebut dipastikan akan bertanggung jawab secara pidana. Sebelumnya, Kejari juga telah memeriksa tim apreisal, namun hasilnya belum mengarah pada turut dipersalahkannya tim apresial terkait.

Pilihan Redaksi :  Disdukcapil Evaluasi Pelayanan Dokumen Kependudukan

LAPORAN MASYARAKAT

Diungkapkannya, penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut, setelah pihaknya mendapatkan laporan dari masyarakat. “Setiap laporan masyarakat kami selalu respon. Pimpinan telah menegaskan, untuk memberikan perhatian penuh terhadap laporan dari masyarakat,” pungkasnya. IEA

Baca Juga