Fraksi NasDem Sayangkan Pernyataan Bupati

PEMBENTUKAN KECAMATAN SIGI KOTA

0 102

Dapatkan Info berita terupdate Langsung ke perangkat anda, Berlangganan.

SIGI, MERCUSUAR – Wakil Ketua DPRD Kabupaten (Dekab) Sigi selaku anggota Fraksi Partai NasDem Dekab Sigi, Torki Ibrahim Turra melalui sambungan telpon kepada wartawan media ini, menyayangkan dan sesalkan pernyataan Bupati Sigi terkait berita tanggal 15 November 2019 dengan judul Bupati Sigi Sesalkan Respon Fraksi NasDem, yang menolak pembentukan Kecamatan Sigi Kota, Sabtu (16/11/2019).

Menurut Torki, Bupati tidak membaca dengan baik dokumen Fraksi NasDem. “Coba dibaca bagus, dipelajari bagus, apa maksud dan tujuan Fraksi NasDem menyatakan sikap itu,” kata Torki.

Fraksi NasDem kata Torki, meminta pembahasan pembentukan kecamatan Sigi Kota ditunda, bukan menolak usulan Bupati.

“Tolong disimak baik-baik bahasa yang dikeluarkan oleh Fraksi NasDem, dalam dokumen itu tertulis saran meminta untuk dipending, bukan langsung ditolak,” jelas Torki.

Dalam pandangan Fraksi NasDem itu ada beberapa masukan yang perlu menjadi pertimbangan. Pertama, pemekaran Kecamatan Sigi Kota harus mengacu pada UU Pemekaran Sigi 2008 lalu.

“Pertanyaanya, Ibu Kota Pemerintahan pusat perkantoran, pada Undang-undang (UU) pemekaran Kabupaten Sigi tahun 2008 itu dimana, di Kecamatan Sigi Biromaru atau Kecamatan Sigi Kota,” katanya.

“Bagaimana nanti itu dengan UU itu ia katakan, bahwa pusat perkantoran di Kecamatan Sigi Biromaru. Lantas ini mau jadi Sigi Kota, sedangkan itu ada di situ lokasi.

Ketika itu dimekarkan Desa Sigimpu, Kecamatan Palolo, apakah sudah selesai diurus dan sudah tuntas, maka Perda diajukan ke DPRD. Terus lagi itu persoalan nanti peta kecamatan, peta Kecamatan Sigi Biromaru nanti ketika mau di mekarkan menjadi Kecamatan Sigi Kota, yang masih menjadi Kecamatan Sigi Biromaru adalah Sidondo I, II dan III,” imbuh Torki

Ketika mekar menjadi Kecamatan Sigi Kota lanjut Torki, ada desa di Kecamatan Sigi Biromaru diantarai desa lain.

“Fraksi NasDem ingin rencana pemekaran dan desa-desa ditata bagus, Kecamatan Sigi Kota itu tidak putus. Kecamatan Sigi Biromaru itu ada desa tidak putus berseberangan dibatasi oleh dua kecamatan berarti, itu menjadi pertimbangan. Coba diklirkan dulu dari bawah,” tegasnya.

Kalau banyak kecamatan paling bagus, mendapatkan pelayanan. Tetapi mari kita kaji, yang tadi pertama itu Ibu Kota Pemerintahan itu dimana pusat perkantoran, ada di Kecamatan Sigi Biromaru.

“Bagaimana nanti apakah UU ini kita harus ubah, kita harus merubah UU, dimana dalam UU itu menjadi pusat perkantoran dan pusat pemerintahan ada di Kecamatan Sigi Kota, bukan lagi di Kecamatan Sigi Biromaru. Mungkin ini juga janji politik untuk memekarkan kecamatan. Mestinya, kalau janji politik, jauh hari sudah dimekarkan kecamatan. Jangan mendekati pemilihan, ini namanya baku jebak kita,” katanya.

Sebelumnya, Bupati Sigi Moh Irwan sangat menyesalkan atas pandangan umum Fraksi Partai NasDem, yang menolak pembentukan Kecamatan Sigi Kota. Padahal menurutnya, tugas dan fungsi (tupoksi) DPRD Kabupaten (Dekab) Sigi sebagai pengawal aspirasi masyarakat, namun malah sebaliknya yakni menolak aspirasi masyarakat.

Namun, dirinya merasa bersyukur, karena dari tujuh fraksi di Dekab Sigi, enam fraksi lainnya menerima Ranperda tersebut. Diketahui fraksi Partai NasDem, satu-satunya fraksi yang menolak Ranperda tentang pembentukan Kecamatan Sigi Kota.

“Anggota Dekab Sigi merupakan wakil rakyat dan perpanjangan partai, yang seharusnya mengawal aspirasi masyarakat, akan tetapi malah menolak. Hal yang  saya sesalkan, padahal Ranperda tersebut belum dibahas, tapi kenapa sudah ditolak. Seharusnya dibahas dahulu, kalau tidak memenuhi syarat, baru dipertanyakan kembali,” ujarnya.

Pembentukan Kecamatan Sigi Kota kata dia, merupakan aspirasi masyarakat, yang ada di 10 desa dan tiga kecamatan. Sebelum diajukan ke Dekab Sigi, dokumen pembentukan Kecamatan Sigi Kota kata dia, sudah melalui kajian dan sudah dilaporkan ke Kemendagri. Setelah menerima rekomendasi dari Kemendagri, dokumen pembentukan Kecamatan Sigi Kota diajukan ke Dekab Sigi, untuk dibahas menjadi Peraturan Daerah (Perda).

“Dengan Perda tersebut, maka pembentukan Kecamatan Sigi Kota akan berkekuatan hukum,” tandas Bupati. AJI  

Dapatkan Info berita terupdate Langsung ke perangkat anda, Berlangganan.

Komentar
Loading...