Hakim Perintahkan Hadirkan Muhaimin Yunus

  • Whatsapp
FOTO HLLL SIDANG KASUS DKP POSO
Di Rumah Saja

 PALU, MERCUSUAR – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Klas IA/PHI/Tipikor Palu memerintahkan agar anggota DPRD Kabupaten (Dekab) Poso, Muhaimin Yunus dihadirkan dipersidangan terdakwa mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Poso, Andi Rifai dan terdakwa mantan Kepala Bidang Perikanan Tangkap Kelautan dan Perikanan DKP Poso, Sartiman Mbeo.

Selain itu, juga diperintahkan untuk dihadirkan dipersidangan, yakni Maulidin.

Perintah Majelis Hakim diketuai I Made Sukanada SH MH dengan anggota Darmansyah SH MH dan Margono SH MH itu, usai mendengarkan keterangan saksi Umar Dg Situju dan Syarifudin pada sidang lanjutan terdakwa Andi Rifai dan Sartiman, Senin (17/6/2019).

Andi Rifai dan Sartiman Mbeo merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi dana pengadaan perahu/penangkap ikan yang bersumber dari APBD Poso tahun 2016. Andi Rifai pada pengadaan itu selaku Pengguna Anggaran, sedangkan Sartiman Mbeo merupakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Keduanya didakwa JPU merugikan keuangan negara Rp275 juta berdasarkan Laporan Pemeriksaan Khusus Dugaan Penyimpangan/Penyelewengan Dana Pengadaan Perahu/Penangkap Ikan Pemkab Poso Inspektorat Nomor: N.700/0268/RHS/INSPEKTORAT/2018 tanggal 18 Oktober 2018.

“Hadirkan Muhaimin dan Maulidin pada sidang selanjutnya untuk dikonfrontir dengan keterangan saksi, agar perkara ini jelas. Kalian juga hadir (Umar Dg Situju dan Syarifudin),” tegas Made.

Sebelumnya, Umar Dg Situju selaku rekanan pada kegiatan itu menyebutkan bahwa ia menyerahkan uang sekira Rp50 juta pada Muhaimin Yunus. Sementara Syarifudin yang juga pemilik perusahaan yang menjadi salah satu rekanan pada kegiatan tersebut  mengaku bahwa perusahaannya dipinjam. Orang yang meminjam perusahaan, yakni Maulidin.

KETERANGAN AHLI

Ahli dari Inspektorat Poso, Dian mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan di dinas mengacu pada daftar pelaksana anggaran (DPA).

Sebelum tercantum dalam DPA, kegiatan diusulkan dalam rencana kerja anggara (RKA). Namun ada kegiatan yang tidak ada dalam usulan RKA, tapi ada dalam DPA. 

Terkait hibah untuk pengadaan barang dan jasa, lanjut ahli, berdasarkan ketentuan perundang-undangan harus ada usulannya dalam RKA.  

Usai mendengarkan keterangan ahli, Majelis Hakim menunda sidang pada Kamis 20 Juni 2019 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan mengkonfrontir keterangan saksi dengan pihak yang diperintahkan untuk dihadirkan dipersidangan.

“Hadirkan itu anggota dewan untuk dikonfrontir dengan keterangan saksi tadi (Umar Dg Situju) pada sidang selanjutnya, agar kasus ini jelas. Juga saksi-saksi lain jika masih ada. Sidang tunda Kamis (20/6/2019), hadir tanpa dipanggil,” tandas Made kembali. AGK

Di Rumah Saja

Pos terkait

Di Rumah Saja