Jumlah Guru di Sulteng Cukup

0 27

Dapatkan Info berita terupdate Langsung ke perangkat anda, Berlangganan.

BANGGAI, MERCUSUAR – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulteng, Mohamad Hidayat Lamakarate menyampaikan sejujurnya jumlah guru SMA/SMK di Sulteng mencukup. Demikian juga keberadaan guru SD dan SMP.

“Bukan kekurangan guru (Sulteng), cuma distribusi yang belum merata,” sebut Sekdaprov menanggapi penyampaian Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Buol, Mohammad Kasim terkait persoalan kekurangan guru SMA/SMK saat kegiatan Rembuk Pendidikan Daerah Provinsi Sulteng bertajuk ‘Menguatkan Pendidikan, Memajukan Kebudayaan Menuju Sulawesi Tengah Yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing’ yang dilaksanakan Dinas Dikbud Sulteng, di Banggai, Rabu (13/3/2019).

Ia juga mengemukakan diskusinya dengan Kepala Dikbud Sulteng mengenai persoalan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang begitu rumit. Namun itu merupakan aturan yang sudah ditetapkan pemerintah pusat.

“Kalau diberikan kewenangan provinsi ini tidak akan menjadi masalah, karena kewenangan dari pusat terpaksa kita harus ikut,” jelasnya.

Sekdaprov juga mengingatkan pada seluruh peserta baik itu ditingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk selalu memperhatikan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Sebab jumlah ketersedian guru dan anak didik di sekolah merupakan instrumen penting dalam pengelolaan dana BOS.

“Sehubungan dengan SKB (Surat Keputusan Bersama) lima Menteri, pada dasarnya provinsi juga setuju harus tepat sasaran,” katanya. 

Pada kesempatan itu, ia juga menyinggung persoalan guru honor provinsi. Menurutnya, hal tersebut telah dibicarakan dengan Gubernur Sulteng, Longki Djanggola untuk membantu pembiayaan guru honor provinsi yang jumlahnya sekira 8. 000 orang.

“Kalau pun kita harus mengeluarkan Rp50 miliar sampai Rp60 miliar untuk guru honor, apalah artinya itu kalau memang diperlukan,” tutur Sekdaprov.

Jumlah itu (Rp50 miliar-Rp60 miliar), sambungnya, akan lebih bermanfaat bagi pendidikan untuk kepentingan mencerdaskan anak bangsa daripada diberikan ke pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk jalan-jalan.BOB

Dapatkan Info berita terupdate Langsung ke perangkat anda, Berlangganan.

Tinggalkan balasan

Email tidak akan dipublish