Kelompok Tani Hutan Dipertemukan dengan Calon Offtaker

FIP II UPT KPH DOLAGO TANGGUNUNG

0 71

Dapatkan Info berita terupdate Langsung ke perangkat anda, Berlangganan.

PALU, MERCUSUAR – Kelompok tani hutan di 10 desa terpilih di Kabupaten Parigi Moutong (Parmout), dipertemukan dengan calon penjamin sekaligus avalist atau offtaker, dalam workshop forum bisnis daerah, kegiatan forest investment program II (FIP) di UPT kKesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Dolago Tanggunung, Senin (2/12/2019) di Hotel Best Western Palu.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Nahardi, saat membuka kegiatan workshop mengatakan, workshop ini bertujuan untuk mempertemukan para produsen dengan pemasaran, yang difasilitasi oleh FIP II.

Menurutnya, di wilayah Dolago Tanggunung, banyak produk – produk yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, di antaranya, pala, kopi, nilam, gula aren. Semua potensi yang tersedia kata dia, tidak akan ada manfaatnya bagi masyarakat, jika tidak ada pasar.

“Ini kesempatan baik, di mana para petani atau produsen bisa bertemu langsung dengan calon pemasaran,” ujarnya.

Nahardi menambahkan, dengan adanya pasar, kesinambungan, ketersediaan dan kualitas produk yang dihasilkan oleh masyarakat, menjadi perhatian penting yang harus dilakukan, sehingga usaha yang dijalankan bisa berlanjut dan memberikan pengaruh dan manfaat langsung, yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Sementara itu, Kepala UPT KPH Dolago Tanggunung, Ceceng Suhana mengatakan, tujuan utama dari kegiatan workshop, yaitu mempertemukan antara kelompok tani hutan dari 10 desa terpilih di Parmout, dengan calon offtaker. Menurutnya, ada beberapa calon mitra offtaker yang akan bekerjasama, di antaranya dari usaha kecil menengah (UKM) Lacker Jaya Waluyo.

Melalui pertemuan ini kata Ceceng, diharapkan menjadi terobosan ke depan, sehingga hasil produk masyarakat bisa tersalurkan, yang berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan.

Lanjut Ceceng, selama ini hasil produk masyarakat dipasarkan secara local, dan harga ditentukan oleh para tengkulak. Hal ini kata dia, tentu akan berdampak pada perekonomian masyarakat yang sulit untuk meningkat.

Ceceng menambahkan, 10 desa terpilih penerima program yang difsailitasi oleh FPI hingga tahun 2021 mendatang, yaitu Desa Maleali, Sausu Torono, Sausu Ganda Sari, Braban, Torue, Tana Lanto, Dolago, Olobaru, Jono Kalora dan Air Panas.

“Harapannya melalui program ini, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, untuk menjaga dan mengelola kawasan hutan yang sudah terlanjur didiami tanpa izin. Semuanya kami rangkul dan terus melakukan kerjasama, melalui skema kemitraan kehutanan. Keberadaan KPH diharapkan menjadi  wujud keberadaan negara di tingkat tapak,” kata Ceceng.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepakatan antara UPT KPH Dolago Tanggunung dengan UKM Lacker Jaya Waluyo. TIN

 

 

Dapatkan Info berita terupdate Langsung ke perangkat anda, Berlangganan.

Komentar
Loading...