Kisruh Lahan Eks HGB, Warga yang Memenuhi Syarat Bakal Diakomodir

  • Whatsapp
Lahan Eks HGB

TANAMODINDI, MERCUSUAR – Wali Kota Palu, Hidayat mengatakan, bagi warga Kelurahan Talise dan Talise Valangguni yang mengklaim kepemilikan tanah di lokasi tersebut akan diakomodir setelah dinyatakan memenuhi syarat sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku yang dilakukan oleh tim inventarisasi dan verifikasi yang telah dibentuk.

Setelah dilakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap warga yang berhak, maka lanjut, Hidayat warga akan diberikan lahan sesuai kebutuhan. Sebagaimana diketahui, Tim Inventarisasi dan Verifikasi yang dibentuk dengan keputusan wali kota ini terdiri dari unsur Pemerintah Kota Palu, Kejaksaan, Kepolisian, Kodim, dan Kantor Pertanahan kota Palu.

Dalam pertemuan bersama perwakilan masyarakat Kelurahan Talise dan Talise Valangguni terkait dengan lahan eks-HGB dan HGU yang ada di wilayah tersebut, di ruang rapat Bantaya Setda Kota Palu, Rabu (8/7/2020). Masyarakat menginginkan agar lahan yang luasnya sekitar 46 hektare dari luas keselurahan lokasi untuk pembangunan Huntap di Kota Palu seluas 481 hektare tersebut diberikan sepenuhnya kepada masyarakat setempat, mengingat tak banyak lagi lahan yang kini dimiliki penduduk asli wilayah ini.

Hidayat menyatakan pihaknya telah memberikan solusi atas nama Pemerintah Kota Palu bersama Forkopimda di lingkup Pemerintah Kota Palu, dimana solusi yang dimaksud adalah sebagian kewenangan di bidang pertanahan dilaksanakan oleh Pemerintah kabupaten/kota sesuai keputusan Presiden RI nomor 34 tahun 2003 tentang kebijakan nasional di bidang pertanahan serta Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf a – i.

Kemudian Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Palu bersama Kantor Pertanahan kota Palu melakukan verifikasi dan validasi lahan yang merupakan tanah negara dan tanah negara bebas termasuk eks-HGB dan HGU yang akan digunakan untuk pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana 2018 silam.

Namun demikian, masyarakat Talise dan Talise Valangguni melalui juru bicaranya, Bei Arifin yang juga mantan anggota DPRD Kota Palu periode sebelumnya, tetap berkeras agar lahan eks-HGB dan HGU yang ada di wilayahnya diberikan sepenuhnya kepada masyarakat asli setempat. ABS

Baca Juga