KPU Balut Gelar Pleno

  • Whatsapp
HAELLL

BALUT, MERCUSUAR – Pilkada 2020 membuka peluang bagi bakal calon yang tak ingin menggunakan partai politik sebagai kendaraan. Namun, harus mengumpulkan ribuan kartu tanda penduduk masyarakat dan kemudian diverifikasi oleh KPU Banggai Laut.

Komisioner KPU Banggai Laut Syarif S. Ambu menerangkan, batas minimum pengumpulan KTP 10 persen dari total daftar pemilih tetap (DPT) terakhir. Di Kabupaten Banggai Laut saat ini terdapat 45.450 DPT, sehingga KTP yang harus dikumpulkan sebanyak 4.545 keping.

“Itu yang jadi persyaratan,” jelas dia, Sabtu (26/10/2019).

Lanjut dia, 4.545 dukungan itu harus tersebar pada empat kecamatan. Namun, tidak dirincikan jumlah dukungan per kecamatan. Jika bakal calon independen dapat meraih dukungan dari empat kecamatan di Pulau Banggai, sudah memenuhi syarat. “Yang penting data dukungan yang disampaikan sebarannya di empat kecamatan itu,” papar dia.

Terdapat perbedaan persyaratan maju sebagai bakal calon perseorangan. Tim kampanye bakal calon perseorangan harus menyertakan pekerjaan pendukung yang menyerahkan KTP. Hal ini untuk menghindari adanya pegawai negeri sipil, TNI/Polri, dan aparatur desa yang ikut mendukung.

“Sekarang harus dicantumkan pekerjaan,” tuturnya.

Pekerjaan dalam kolom KTP cukup banyak yang tidak sesuai dengan kenyataan. Contohnya, KTP baru dikeluarkan Disdukcapil tahun 2014, tetap dua atau tiga tahun kemudian warga tersebut menjadi pegawai negeri sipil atau aparatur desa. “Atau biasanya dia TNI/Polri, tetapi sudah pensiun,” katanya.

Selain itu, yang menjadi pertanyaan para bakal calon, dalam regulasi KTP yang bisa dicantumkan sebagai dukungan yang diterbitkan pada Januari 2019. Namun, menurut Syarif, meski diterbitkan tahun 2018 atau 2017, tetapi berlaku seumur hidup, tetap memenuhi syarat.

“Dengan catatan yang bersangkutan mau mengisi,” ucap dia.

Saat ini, seluruh KPU masih mengacu pada Peraturan KPU Nomor 3/2017. Apabila di tengah perjalanan terdapat aturan baru, lembaga penyelenggara pemilu ini akan menyampaikannya kepada bakal calon.

 “Penyerahan berkas dukungan 11 Desember 2019, kemudian muncul PKPUbaru dan kontradiksi dengan yang ada sekarang, kami akan sampaikan kepada para pihak,” ujarnya. (RM)

Baca Juga