M.Nuh: Kompetensi Wartawan Perlu Ditingkatkan

0 53

Dapatkan Info berita terupdate Langsung ke perangkat anda, Berlangganan.

PALU, MERCUSUAR – Agenda utama Dewan Pers lima tahun ke depan adalah peningkatan kompetensi para jurnalis. Peningkatan kompetensi wartawan perlu terus ditingkatkan sehingga benar-benar profesional dalam menjalankan tugas-tugasnya.
“Agenda utama Dewan Pers adalah peningkatan kompetensi jurnalis. Ini merupakan bagian dari perlindungan, termasuk di dalamnya adalah kesejahteraan,” kata Ketua Dewan Pers, Muhammad Nuh.

Mantan Mendikbud itu mengemukakan hal itu ketika memberikan materi  pada workshop peliputan pascapemilu legislatif dan pilpres 2019 di Hotel Santika Palu, Senin (15/7).
Di hadapan sekitar 70-an jurnalis di Kota Palu, Muhammad Nuh mengatakan bahwa tugas jurnalis semakin berat sehingga menuntut jurnalis tidak cukup hanya pandai secara intelektual saja tetapi juga bijak dalam menjalankan profesinya.
Menurut dia, tugas pers dewasa ini bukan sekedar memberitakan informasi dan mengontrol birokrasi dan masyarakat, tetapi yang paling penting adalah membangun ekosistem agar demokrasi bisa tumbuh.
“Membangun ekosistem inilah yang paling sulit dan mahal, namun paling penting. Ibarat seseorang memiliki benih yang bagus, tetapi kalau iklimnya tidak cocok, maka benih itu tidak akan berhasil,” ujarnya.
Di dalam demokrasi, kata Nuh, ada dua pilar yang berdiri yakni pilar persamaan dan pilar perbedaan. Kalau yang ada hanya persamaan semuanya atau hanya perbedaan saja, maka tak perlu ada demokrasi. Jurnalis harus bekerja di antara kedua pilar itu yang menyiapkan ekosistem untuk keduanya sehingga demokrasi berjalan ideal.
Ekosistem tersebut, kata mantan Rektor Institut Teknologi Surabaya ini, harus dibingkai oleh tiga hal yakni logika, etika dan estetika. Logika menyangkut kebenaran, etika terkait kebaikan dan estetika mengenai keindahan. Artinya, karya-karya jurnalistik harus logis (benar), membawa misi untuk kebaikan dan kemaslahatan masyarakat serta memberikan warna dan keindahan dalam hidup berdemokrasi dan berinteraksi di dalam masyarakat.
“Media tidak boleh menempel hanya pada satu pilar (persamaan atau perbedaan). Harus ada di tengah-tengah, ya namanya aja media, harus jadi mediator bagi kedua pilar tersebut untuk menyiapkan ekosistem untuk tempat bertumbuhnya titik temu, bukan malah sebaliknya,” ujarnya.
Mantan Menkominfo ini juga mengingatkan para jurnalis bahwa produk jurnalistik itu adalah proses ‘ireversible’ atau hal yang tidak bisa diputar kembali ke awalnya. Ibarat menggoreng telur, kalau sudah jadi telur dadar, ndak mungkin dikembalikan ke telur mentah seperti bahan dasarnya.
“Demikian pula berita pers, kalau sudah lepas dan berita itu salah, maka akan menimbulkan dampak yang tidak mungkin dikembalikan seperti semula sekalipun ada hak jawab atau permohonan maaf,” katanya.
Di sini, kata Nuh, jurnalis dituntut untuk memiliki kompetensi yang semakin tinggi untuk menjadikan media sebagai ‘mesin’ untuk mengedukasi, memberdayakan dan mencerahkan masyarakat demi kepentingan nasional yang lebih besar.

Berita yang Benar

Sebelumnya, Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Perusahaan Pers Dewan Pers, Ahmad Djauhar tampil pertama memberikan materi.

Dewan pers, katanya, berharap pers atau media massa cetak dan elektronik di Indonesia khususnya di Sulawesi Tengah kembali menyajikan berita yang benar jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 nanti.
“Pilkada 2020 nanti diharapkan kembali menjadi lembaga yang menyajikan informasi yang elegan dan menyampaikan informasi yang benar sebagai bentuk kontrol sosial dan menghibur,” kata Ahmad Djauhar.

Ia menyatakan tugas wartawan yang bekerja di media-media mainstream wajib menyaring dan memverifikasi informasi yang diterima sehingga produk jurnalistik yang disajikan kepada publik sesuai dengan kode etik jurnalistik.
Mengingat pada pemilihan presiden 2019, Ahmad mengungkapkan dan mengakui pers sudah tidak netral dalam menyajikan informasi kepada masyarakat.
“Tampak sekali ketidaknetralan pers. Ada yang mendukung 01 dan 02. Semua itu terjadi karena pemilik atau pucuk pimpinan institusi media maupun sang tokoh menggadaikan dirinya kepada penguasa demi motif tertentu,”ucapnya.
Termasuk lanjutnya, mencari pengamanan diri karena tersangkut hukum sehingga dengan berlindung dengan penguasa posisinya tetap aman sehingga tidak diproses oleh penegak hukum.
“Media di daerah maupun nasional hendaknya menyerukan dilakukannya evaluasi kritis dan menyeluruh atas pelaksanaan pemilu model serentak seperti yang terjadi kemarin,”ujarnya.
Terakhir ia mendorong media perlu menggaungkan upaya penyelenggaraan sistem pemilu yang lebih cerdas, moderen, dan berbasis teknologi terkini.
“Negara lain sudah bisa. Indonesia masih menerapkan teknik pemilu dua abad silam,”katanya.ANT/MAN

 

Dapatkan Info berita terupdate Langsung ke perangkat anda, Berlangganan.

Tinggalkan balasan

Email tidak akan dipublish