Mantan Kadis Divonis Enam Tahun Penjara

KASUS DI DINAS SOSIAL DONGGALA

0 16

Dapatkan Info berita terupdate Langsung ke perangkat anda, Berlangganan.

PALU, MERCUSUAR – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Klas IA/PHI/Tipikor Palu menyatakan bahwa mantan Kepala Dinas (Kadis) Sosial Donggala, A Budi Patarai bersalah, hingga menjatuhkan vonis pidana penjara enam tahun, serta denda Rp200 juta dan apabila terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan pidana kurungan satu tahun, Senin (2/12/2019).

Demikian dengan empat terdakwa lainnya dalam berkas terpisah, yakni Kaharuddin, Abd Haris M Nur, Andi Baso Patadungi dan Arsyad Pangeran Entedaim , juga dinyatakan bersalah.

Terdakwa Kaharuddin, Abd Haris M Nur dan Arsyad Pangeran Entedaim divonis lebih ringan masing-masing pidana penjara lima tahun serta denda denda Rp200 juta dan apabila terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan pidana kurungan satu tahun.

Sementara terdakwa Andi Baso Patadungi selaku rekanan divonis paling berat, yaitu pidana penjara enam tahun enam bulan, serta denda Rp200 juta dan apabila terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan pidana kurungan satu tahun.

Selain itu, Andi Baso Patadungi juga dibebankan membayar uang pengganti Rp346.050.000. Apabila terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti dalam jangka waktu satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti pidana penjara satu tahun.

A Budi Petarai, Kaharuddin, Abd Haris M Nur, Arsyad Pangeran Entedaim dan Andi Baso Patadungi merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi Bantuan Kesejahteraan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/Rumah Kumuh yang alokasi anggarannya dari DAU Donggala tahun 2017 senilai Rp2.240.000.000. Dalam kasus itu kelimanya didakwa merugikan keuangan negara Rp900.555.947.

“Mengadili. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama primair Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP,” tegas Ketua Majelis Hakim, Ernawati Anwar SH MH dengan anggota Darmansyah SH MH dan Bonifasius N Arybowo SH MH pada sidang berlangsung terpisah.

Dalam amar putusan Majelis Hakim menyebutkan keadaan yang memberatkan dan meringankan para terdakwa sebelum menjatuhkan pidana.

Keadaan memberatkan, diantaranya perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tipikor, serta terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan tidak ada penyesalan. Selain itu, perbuatan terdakwa secara materil adalah perbuatan tercela karena merugikan kelompok mastarakat miskin penerima program.

Sementara keadaan meringankan, yaitu terdakwa sopan di persidangan, belum pernah dihukum atau terlibat tindak pidana, serta terdakwa tulang punggung keluarga.

“Atas putusan ini, terdakwa dan JPU memiliki hak pikir-pikir, menerima atau menempuh upaya hokum (banding) dalam tenggat waktu yang diatur peraturan perundang-undangan,” tutup Ernawati.

Diketahui, Kamis (31/10/2019), JPU menuntut terdakwa A Budi Petarai, Kaharuddin, Abd Haris M Nur dan Arsyad Pangeran Entedaim masing-masing pidana penjara lima tahun serta denda Rp200 juta subsider pidana kurungan empat bulan. Sementara terdakwa Andi baso Patadungi dituntut pidana penjara enam tahun enam bulan serta denda Rp200 juta subsider pidana kurungan empat bulan.

Selain itu, ia juga dituntut membayar uang pengganti sekira Rp838.300.460, subsider pidana penjara tiga tahun tiga bulan.

KETUA MAJELIS ‘DISSENTING OPINION’

Terkait vonis para terdakwa, Ketua Majelis Ernawati Anwar ‘dissenting opinion’ (berbeda pendapat) dengan dua hakim anggota, Darmansyah dan Bonifasius N Arybowo, terkait penerapan pasal dan kerugian negara.

Menurut Ketua Majelis, pada intinya terdakwa terbukti melakukan tindak pidana  dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor: 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP. Sementara terkait kerugian negara, menurut Ketua Majelis pada pengadaan kayu total ‘loss’. AGK      

Dapatkan Info berita terupdate Langsung ke perangkat anda, Berlangganan.

Komentar
Loading...