Masuk Prioritas Pembangunan Buol

  • Whatsapp
f0545a72fde39b6fd14617e645eef2e99ba5ce93

BUOL MERCUSUAR – Pembangunan trasmigrasi di Kabupaten Buol yang dilaksanakan melalui program peningkatan sarana insfrastruktur fisik jalan maupun jembatan serta fasilitas sarana fisik  lainnya terus diupayakan, baik melalui alokasi anggaran bersumber dari  APBD maupun APBN.

Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi (Nakertrans) Buol, Dadang Hanggi SH MH mengatakan untuk tahun anggaran 2019 sedang dilaksanakan pekerjaan peningkatan jalan sepanjang 2,5 kilometer (km) menuju Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kecamatan Tiloan, terdiri dari 1,1 km pengaspalan dan selebihnya untuk pembentukan badan jalan. Nilai kontrak peningkatan jalan itu sekira Rp2,5 miliar dengan anggaran bersumber dari APBN tahun 2019.

Selain itu, juga pembangunan satu buah jembatan rangka bawah bentangan sekira 30 meter pada ruas jalan tersebut.

Pilihan Redaksi :  Penuntasan Kasus Radikalisme - Kapolda Minta Dukungan Tokoh Agama

“Untuk tahap 1 sedang dilaksanakan (pembangunan jembatan).” tutur Dadang pada wartawan Media ini.

MASUK RPJMN

Dijelaskannya, untuk kelanjutan pengembangan program pembangunan transmigrasi, pihak Dinas Transmigrasi Buol sudah masuk pada agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 hingga 2022.

Ada 80 daerah (kabupaten) di Indonesia yang masuk program RPJMN, empat diantaranya di Provinsi Sulteng termasuk Kabupaten Buol. “Artinya, masuknya daerah kita dalam prioritas program RPJMN itu paling tidak merupakan suatu kebanggaan, karena tidak semua daerah kabupaten  khususnya di Sulteng yang masuk pada prioritas program tersebut. Daerah yang tidak masuk dalam prioritas RPJMN tentunya tidak akan  mendapat kucuran dana APBN untuk membiayai pengembangan transmigrasi. Daerah kita akan memperoleh kucuran dana tersebut tahun 2020 hingga 2022 mendatang,” ujarnya.

Pilihan Redaksi :  Pemkab Dukung Program IPIM Sigi

Lanjut Dadang, untuk upaya pengembangan pembangunan trasnmigrasi di Buol melalui peningkatan sarana insfraktur fisik jalan maupun sarana fisik lainnya, pihaknya tidak hanya bergantung pada APBD saja. Namun kelanjutan prioritas program tersebut, pembiayaanya juga harus ditunjang dengan dukungan anggaran APBN melalui tugas perbantuan. “Prinsipnya, untuk mendapatkan kucuran dukungan anggaran APBN, tentunya kita harus ‘jemput bola’ demi membiayai kegiatan pembangunan daerah. Kalau kita semata-mata hanya mengharapkan APBD, yakin saja kita tidak bisa mengembangkan program pembangunan daerah pada semua sektor yang menjadi skala prioritas utama di daerah,” tutupnya. SUL   

Baca Juga