Pejabat Parmout Bingung

PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

0 21

Dapatkan Info berita terupdate Langsung ke perangkat anda, Berlangganan.

PARMOUT, MERCUSUAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong (Parmout) belum memiliki anggaran untuk membiayai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Anggaran untuk pegawai setara PNS itu tidak tersedia dalam APBD 2019. Hal ini membuat pejabat Pemkab bingung, lantaran  sebelum Pemilihan Presiden dan anggota legislatif tahun ini, Pemkab Parmout sudah  harus melaksanakan program pemerintah pusat tersebut.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Parmout,  Ahmad Syaiful mengatakan penggajian P3K dibebankan kepada daerah. Sebelumnya kata dia, Pemkab  Parmout telah melaksanakan rapat bersama dengan pihak terkait, termasuk bagian keuangan Pemkab untuk membahas rekrutmen tersebut. Tetapi sampai saat ini masih belum mendapatkan kejelasan sekaitan dengan berapa jumlah P3K yang akan direkrut oleh Pemkab.  Sehingga keputusannya saat ini ada pada bagian keuangan.  

Bupati  juga telah memerintahkan untuk berkomunikasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parmout  karena penentu kebijakan keuangan ada di dewan.

Dijelaskan, salah satu cara untuk menyiasatinya adalah pihaknya mengusulkan Zero Growth (perkembangan nol). Sebab dalam data BKPSDM, prediksi pensiun sampai Maret 2019 kurang lebih 30 orang. 

Kekosongan tersebut yang kemudian bisa diisi oleh P3K. Sebab, rekrutmen terbanyak pada tahap pertama kali ini adalah tenaga guru. Ketiga unsur tersebut adalah tenaga guru, penyuluh dan tenaga kesehatan yang sudah terdaftar dalam honorer kategori dua (K2). 

Sekadar diketahui, P3K merupakan program pemerintah pusat. Tetapi penggajian dari P3K dibebankan kepada Dana Alokasi Umum (DAU). 

Sehingga jika dilakukan perekrutan secara keseluruhan P3K di Kabupaten Parmout maka anggaran daerah dikhawatirkan tidak akan mencukupi. 

Tercatat dalam daftar BKPSDM, tenaga guru sebanyak 744 orang. Kemudian tenaga fungsional lainnya, penyuluh pertanian, kesehatan, peternakan kurang lebih 20 orang. 

Jumlah tersebut belum termasuk tenaga administrasi yang juga ingin diprioritaskan dalam pengangkatan P3K. Jumlahnya kurang lebih 1.200. Seluruhnya  terdata dalam honorer K2.TIA

Dapatkan Info berita terupdate Langsung ke perangkat anda, Berlangganan.

Tinggalkan balasan

Email tidak akan dipublish