Pemerintah Didesak Relokasi dan Tata Kawasan Pengungsian

0 118

Dapatkan Info berita terupdate Langsung ke perangkat anda, Berlangganan.

PALU, MERCUSUAR – Ketua Fraksi NasDem DPRD Sulawesi Tengah, Masykur disela-sela kunjungan di salah satu pusat pengungsian di Desa Pombewe Kecamatan Sigi Biromaru mengatakan, kini sudah saatnya pemerintah merelokasi dan menata lokasi pengungsian warga. Sampai saat ini kata dia, titik pengungsian masih tersebar di banyak sekali lokasi.

Masykur menyampaikan hal itu dikarenakan selama tiga belas hari sejak bencana gempa, tsunami dan likuifaksi kondisi pengungsian warga masih tersebar di banyak titik dan tidak tertata. Masing-masing warga membangun tenda pengungsian, baik dalam pengelompokan kecil sesuai pilihan tempat yang dianggap aman sampai pada sebaran satu dua tenda di setiap lokasi.Sementara sebagian lainnya terkonsentrasi dalam kelompok besar seperti di lapangan dan tanah lapang baik di Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Sigi.

Menurutnya, khusus bagi wilayah yang terdampak langsung bencana seperti di Kelurahan Balaroa, Petobo, Desa Jono Oge dan Sibalaya serta di sepanjang wilayah pesisir pantai baik di Kota Palu dan Kabupaten Donggala yang tidak memungkinkan lagi dihuni karena pertimbangan keselamatan dan kenyamanan hidup, sangat urgen segera dilakukan relokasi oleh pemerintah.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulteng ini meminta pemerintah segera menyiapkan kawasan khusus pemukiman baru bagi warga. Sebagaimana yang sudah digagas oleh Bupati Kabupaten Sigi, mempersiapkan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PT. Haspam di Desa Pombewe.

“Saya kira percepatan kebijakan ini perlu segera direalisasikan, dibangun kesiapan program dan tahapan kerjanya, temasuk hal teknis pendukung di lapangan. Kita mengapresiasi dan mensupport langkah sigap Bupati Kabupaten Sigi ini. Apalagi prasayarat lokasinya sangat memungkinkan dan tidak hambatan berarti guna membangun kawasan pemukiman baru dan sumber penghidupan pertanian warga dalam jangka panjang,” kata Masykur.

Apalagi kawasan eks PT. Haspam kata dia, sudah menjadi tempat pengungsian warga dari Desa Jono Oge. Data sementara sebanyak 68 Kepala Keluarga dan 215 jiwa warga kini hidup di wilayah tersebut. Warga bersama relawan kemanusiaan saat ini sedang menata dan membangun sarana dan prasarana darurat seperti hunian sementara (Huntara) dan MCK (mandi, cuci, kakus).

Bersama relawan kemanusian, juga partai Nasdem mensopprort pembangunan tahap awal MCK semi permanen sebagai salah satu kebutuhan mendesak warga di tempat pengungsian.
Lebih lanjut kata Masykur upaya cepat pemerintah untuk merelokasi warga dari titik pengungsian ke lokasi baru mendesak dilakukan. Sebab, hal ini akan lebih memudahkan kontrol atas segala sesuatunya, mulai dari pemenuhan ketersediaan pangan, perawatan kesehatan khususnya ibu dan anak dan pembangunan barak pengungsian.

Masykur juga berharap kepada pemerintah agar seluruh warga Jono Oge yang masih tersebar di beberapa titik pengungsian bisa di relokasi ke lokasi eks PT. Haspam untuk disatukan dengan 68 Kepala Keluarga yang sudah berada sana.
Jika program tersebut lanjut dia, sukses dilaksanakan maka hal ini akan menjadi program percontohan bagi daerah lainnya. Termasuk warga yang hari ini mengungsi karena wilayah huniannya tidak memungkinkan lagi untuk kembali dihuni akibat bencana gempa, tsunami dan likuifaksi.

“Saya kira diperpanjangan masa tanggap darurat, 13-26 Oktober 2018 ini hal yang mendesak dilakukan, relokasi dan penataan wilayah pengungsian dan pemenuhan pangan kepada seluruh warga yang terpapar bencana di Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Sigi,” ujarnya.*/TIN

Dapatkan Info berita terupdate Langsung ke perangkat anda, Berlangganan.

Tinggalkan balasan

Email tidak akan dipublish