Pemkab Donggala Buka Seleksi Eselon II

0 53

Dapatkan Info berita terupdate Langsung ke perangkat anda, Berlangganan.

DONGGALA, MERCUSUAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala membuka seleksi pengisian enam jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) secara terbuka mulai hari ini, Rabu (15/5/2019).  

Bupati Donggala, Kasman Lassa di kantornya, Selasa (14/5/2019) mengatakan bahwa pengisian enam JPTP merupakan amanat UU No.5/2014 Aparatur Sipil Negara, PP No.11/2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil, Permen PANRB No.13/2014 tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di lingkungan instansi pemerintah.

Enam JPTP yang akan diisi melalui seleksi terbuka ini, yaitu: Kepala Dinas Kearsipan (Dinsip), Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D), Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker), Staf Ahli Pembangunan Ekonomi dan Keuangan (Bangekkeu).

Keenam jabatan itu, pada saat ini sudah kosong karena pada umumnya ditinggal pensiun dan atau sudah memasuki masa pensiun. 

Dilakukannya seleksi ini juga sebagai bentuk penghargaan kepada para pejabat, khususnya eselon III yang akan menuju eselon II yang dinilai memiliki prestasi selama ini dalam menjalankan tugas-tugasnya sesuai target yang telah ditentukan.  

Bupati mengharapkan para pejabat yang berminat menduduki JPTP tersebut, haruslah figur yang memiliki kreativitas terkait ide gagasan untuk mengembangkan dan memajukan Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD). Termasuk juga dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. 

“Mereka harus ada inovasi pelayanan publik dan produktif. Jangan Cuma jadi kepala dinas tapi tidak punya ide gagasan,” tandasnya.

Dalam seleksi ini, Pemkab Donggala melibatkan para akademisi yang ahli di bidangnya masing-masing untuk menilai para ASN yang mengikuti seleksi sesuai dengan kompetensi yang diharapkan.

Selain keenam JPTP yang akan dilelang, bupati juga sudah memberikan sinyal beberapa OPD yang akan dilakukan lelang jabatan. Antara lain jabatan inspektur inspektorat, termasuk Dinas Sosial yang yang sedang bermasalah hukum.

Diakhir penjelasannya, bupati menegaskan bahwa semua prosedur seleksi sudah mendapat persetujuan dari instansi terkait di pemerintah pusat, antara Komisi ASN.

“KASN sudah memberikan persetujuan. Mereka sangat merespon dengan cepat rencana seleksi JPTP ini,” tutupnya. HID 

 

 

Dapatkan Info berita terupdate Langsung ke perangkat anda, Berlangganan.

Tinggalkan balasan

Email tidak akan dipublish