Pencegahan Covid-19, SE Bupati Sigi Disosialisasikan  

  • Whatsapp
Roland Franklin

SIGI, MERCUSUAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) menyosialisasikan Surat Edaran (SE) Bupati Sigi Nomor: 443.1/0652/Dinkes Tahun 2021 tentang Pencegahan, Penanganan dan Pengendalian Situasi Keamanan Selama Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sigi. 

SE Bupati dikeluarkan berdasarkan hasil rapat koordinasi (Rakor) terbatas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tanggal 18 Januari 2021.

Berita Terkait

Demikian dikatakan Plt Kepala Dinkes Sigi, Roland Franklin, kepada wartawan Mercusuar, Jumat (22/1/2021). 

Dijelaskannya, dalam SE tersebut ada beberapa rekomendasi, yakni setiap kecamatan diminta untuk melakukan rapat pencegahan dan penanganan penyebaran Covi-19 dengan melibatkan anggota Dekab Sigi sesuai dapilnya, serta tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan yang ada di wilayah masing-masing.

Pilihan Redaksi :  Vaksinasi Nakes Hampir 90%

“Hasil rapat yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan, dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Kabupaten (Sekkab),” jelasnya.

Lanjut dia, selain rapat di setiap kecamatan, juga mengaktifkan kembali satuan tugas (Satgas) kecamatan sampai di desa untuk memberikan edukasi dan sosialisasi terkait dengan upaya pencegahan dan penanganan Covid-19.

Dia menambahkan, satgas kecamatan dan desa memasang sereta membagikan media promosi (baliho, leaflet dan brosur) dan melengkapi fasilitas cuci tangan di tempat umum utamanya pasar, rumah ibadah dan tempat umum lainnya.

Kemudian, melakukan penundaan keramaian seperti kegiatan olahraga, turnamen dan pertemuan yang melibatkan banyak orang. Selain itu, melakukan pembatasan jumlah undangan dalam pelaksanaan acara pernikahan, dalam hal ini maksimal 20 orang yang didalamnya sudah termasuk pegawai syara, mempelai  pria/pendamping dan mempelai wanita/pendamping.

Pilihan Redaksi :  Embung di Oloboju Belum Difungsikan

Sementara untuk acara penting dan mendesak lainnya yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kata Roland, harus mendapatkan rekomendasi dari Satgas dan pihak Kepolisian.

“SE ini berlaku selama 14 hari terhitung sejak tanggal ditetapkan, yakni tanggal (21/1/2020) dan akan dilakukan evaluasi selanjutnya,”  ujarnya.AJI

Baca Juga