Penyebab Naiknya Tren HIV/AIDS di Palu

Relasi Buruk antar-Stakeholder

0 107

Dapatkan Info berita terupdate Langsung ke perangkat anda, Berlangganan.

TALISE, MERCUSUAR –  Civitas Akademika Universitas Tadulako, Mustika Sari menjelaskan, Kota Palu belum lepas dari permasalahan HIV/AIDS. Tren perkembangan HIV AIDS di Kota Palu selama ini menurut para Stakeholder disebabkan oleh 3 (tiga) hal utama yaitu faktor perilaku, adanya hotspot yang tidak  terkontrol dan penggunaan kondom bagi perilaku yang tidak aman. Sehingga pemerintah berfokus pada kebijakan penanggulangan HIV AIDS berupa penemuan kasus sebanyak-banyaknya; upaya pencegahan; kebijakan pengobatan, dukungan dan perawatan serta kebijakan pemberdayaan.

Namun hasil penelitian menunjukkan  naiknya tren HIV AIDS di Kota Palu karena buruknya relasi yang terbangun antar-stakeholder, baik stakeholder kunci, stakeholder primer dan stakeholder sekunder.  Buruknya relasi yang terbangun diantara stakehoders selain ditunjukkan dari beberapa karakteristik negatif dari pola relasi dan interaksi mereka ternyata juga dipengaruhi oleh power dan interest dari masing-masing stakeholder.

Dalam penanggulangan HIV AIDS di Kota Palu yang termasuk Stakeholder Kunci adalah Wali kota, Wakil Wali kota, DPRD Kota Palu, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan, Kementerian Agama Kota Palu, Komisi Penanggulangan AIDS Propinsi dan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Palu. Sementara yang termasuk dalam Stakeholder Primer  adalah Warga Peduli AIDS, Orang dengan HIV AIDS, Wanita Pekerja Seks, Pelanggan Lokalisasi, Komunitas beresiko, Mucikari dan Masyarakat Umum. Sedangkan stakeholder Sekunder terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan yaitu AIDS Support Center (ASC), PKBI Sulteng dan Fatayat NU.

Permasalahan HIV AIDS di Kota Palu bisa diatasi jika ketiga stakeholder tersebut mampu berelasi dengan baik, dengan mengembangkan hubungan positif yang terjalin diantara mereka. Hubungan positif tercermin dari kualitas dan kekuatan interaksi yang mereka kembangkan meliputi perbaikan komunikasi, konsolidasi, meningkatkan transparansi, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas.

Perbaikan kualitas dan kekuatan interaksi antar Stakeholder selain memperbaiki posisi power dan interest mereka juga akan mendorong persamaan persepsi dalam menjadikan isu HIV AIDS sebagai isu strategis sehingga kebijakan yang diambil oleh pemerintah di masa yang akan datang lebih sensitif HIV/AIDS. AMR/*

 

Dapatkan Info berita terupdate Langsung ke perangkat anda, Berlangganan.

Tinggalkan balasan

Email tidak akan dipublish