“Kita berani mengambil kebijakan itu. Saya bukan bilang mereka salah, tidak, tapi jangan bohongi masyarakat dengan kata-kata, jangan mengeluarkan statement kepada masyarakat yang seolah-olah masyarakat itu tidak paham apa-apa. Karena saya juga masyarakat, di zamannya Almarhum Atripel, zamannya Anwar Hafid, waktu itu kita lihat fasilitas itu difasilitasi oleh pemerintah daerah, kok ketika di zaman ini dibilang bukan gawean pemerintah daerah,” tambahnya.
Terkait hal ini, Jeffisa juga sudah berdiskusi panjang dengan pihak PLN, khususnya terkait jumlah keterwakilan anggaran pemda ke PLN.
Menurutnya, pemda juga perlu memberikan anggaran pada PLN, sehingga tak harus menunggu dari PLN pusa atau BUMN.
Anggaran itu bisa dijadikan dana hibah untuk operasional PLN, sehingga PLN akan semangat kerja.
“Maka mereka tidak berpikir tentang bagaimana mencari supaya tidak mati-mati lagi, mereka enak berpikir,” ujarnya.
Dia kembali menegaskan bahwa tiang listrik dari Kabupaten Poso sampai dengan Morowal Utara disepakati di zamannya Atripel sebagai bupati.
“Jadi jangan bodohi masyarakat dengan hasil diskusi A, diskusi B, kemudian kita mau bilang, lihat itu jaringan-jaringan kita jaringan tua. Eh 3 tahun hanya untuk anggaran Rp 19 miliar itu sedikit loh, kita punya APBD Rp 1,3 sampai dengan Rp 1,4 triliun, menggelontorkan Rp 20 miliar untuk masyarakat tidak berteriak lagi tentang mati lampu apakah salah? tidak kan,” tegasnya.*/TIN
