PP Pangkas 15 Aturan Lama

Sosialisasi SPM

0 47

Dapatkan Info berita terupdate Langsung ke perangkat anda, Berlangganan.

PALU, MERCUSUAR – Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 adalah payung hukum baru, bagi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM), di Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Hal ini dikemukakan Gubernur Sulteng, Longki Djanggola, melalui Asisten Administrasi Umum, Hukum, dan Organisasi Pemprov Sulteng, Moeliono, saat membuka Sosialisasi SPM di salah satu hotel di Palu, Kamis (7/11/2019).

“Jika kabupaten/kota tidak melaksanakan SPM, maka otomatis penilaian provinsi akan ikut jeblok di pusat,” tegas Moeliono.

Dia mengatakan, peraturan baru telah memangkas sebanyak 15 urusan wajib pada aturan lama, menjadi tinggal enam, yakni kesehatan, pendidikan, sosial, pekerjaan umum, dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

Dia pun berharap, sosialisasi dapat meningkatkan pengetahuan dan komitmen organisasi pemerintah, kabupaten/kota dan provinsi, yang membidangi enam urusan wajib tadi, untuk menginovasi pelayanan publik berorientasi SPM.

“Serta pengintegrasian penerapan SPM dalam sistem perencanaan dan penganggaran di daerah,” kata dia.

Menurut Moeliono, penerapan tersebut karena SPM dapat mempengaruhi  akuntabilitas pemda melayani warganya.

Sosialisasi diikuti sekira 150 peserta dengan menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri, Anang Indiawan Lastika. BOB

Dapatkan Info berita terupdate Langsung ke perangkat anda, Berlangganan.

Tinggalkan balasan

Email tidak akan dipublish