Program Bansos Beras Pemprov, Beberapa Daerah Belum Jalankan

  • Whatsapp
RIDWAN MUMU 1

PALU, MERCUSUAR – Realisasi program bantuan sosial (Bansos) 10 kilogram per Kepala Keluarga (KK) yang dicanangkan Gubernur Sulteng, H. Longki Djanggola untuk penanggulangan COVID-19 bagi bagi sekira 146 ribu KK miskin di Sulteng memasuki bulan kedua atau tahap akhir.

Namun hingga memasuki pekan pertama Agustus 2020 masih ada beberapa daerah yang belum menjalankan realisasi program tersebut.

Demikian diungkapkan oleh Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sulteng, H. Ridwan Mumu saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (7/8/2020).

“Alhamdulillah beberapa daerah sudah tuntas dijalankan. Yang belum berjalan sama sekali Kabupaten Donggala, Morowali dan Morowali Utara. Kalau Kabupaten Poso sementara dalam proses. Sedangkan Buol sementara berjalan tapi ada kendala,” jelasnya.

Pilihan Redaksi :  Pelanggaran Protokol Kesehatan - Sanksi Diharap Beri Efek Jera

Dia mengaku akan turun ke daerah-daerah tersebut untuk mengidentifikasi langsung masalah yang membuat pelaksanaan program bansos beras belum terealisasi. Padahal pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng telah menyalurkan seluruh anggaran program tersebut, dengan total Rp32 miliar untuk rentang waktu dua bulan.

“Insya Allah saya turun langsung ke daerah-daerah itu untuk mengidentifikasi apa masalahnya, sehingga belum jalan. Uangnya sudah 100 persen terealisasi kami kirim Rp32 miliar dalam rentang dua bulan, yakni Juli dan Agustus 2020 kepada kabupaten kota sesuai kuota yang kami berikan,” ujarnya.

Ia menegaskan jika pihak daerah tidak dapat menuntaskan program tersebut dalam rentang Juli-Agustus 2020, maka pihaknya akan menarik kembali anggaran yang telah diberikan kepada daerah bersangkutan.

Pilihan Redaksi :  PNS Sigi Terima SK 100 Persen

“Bulan ini harus selesai. Kalau sampai tidak selesai maka kami akan tarik kembali anggarannya,” tegasnya.

Ridwan menjelaskan bahwa program bansos beras 10 kilogram per KK miskin menyasar sejumlah kurang lebih 146 ribu KK miskin di Sulteng, berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang tidak ter-cover dalam program bantuan pangan nontunai. Tiap KK miskin tersebut diberikan bantuan Rp110 ribu dalam bentuk beras.

Pada program itu, tambahnya, Dinsos bekerja sama dengan Kantor Wilayah Perum Bulog Sulteng terkait pengadaan beras, dengan harga nasional Rp11.000 per kilogram. Dalam hal ini, Bulog bersedia membantu terkait penanggulangan pandemi COVID-19, serta bersedia mengantarkan langsung beras hingga ke tingkat kecamatan. IEA

Pilihan Redaksi :  Penuntasan Kasus Radikalisme - Kapolda Minta Dukungan Tokoh Agama

Baca Juga