Rp 45 M Tunggakan PBB di Palu Terancam Hilang

0 59

Dapatkan Info berita terupdate Langsung ke perangkat anda, Berlangganan.

Pengelola EN Resto, Hendra Gunawan (kedua dari kanan) menceritakan rumah makan yang dikelolanya sudah menggunakan alat pendeteksi pajak pada diskusi di Palu, Rabu malam. Pembicara lainnya Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Palu Farid Yotolembah (kanan), Irwan Tanjung, dan Rahma. Foto: Tasman Banto  

 

PALU, MERCUSUAR – Tunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kota Palu sebesar Rp 45 miliar terancam hilang jika pemerintah Kota Palu tidak secepatnya membuat regulasi yang mengatur penyerapan tunggakan PBB tersebut.
“Tunggakan PBB sampai 2019 sebesar Rp 45 miliar itu bisa dimasukkan sebagai potensi pendapatan daerah apabila ada Perwali (Peraturan Wali Kota) Palu yang mengatur pembebasan sanksi administrasi bagi wajib PBB yang menunggak,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Palu, Farid Yotolembah dalam diskusi yang dihelat Libu Ntodea di salah satu kafe, Rabu (6-11-2019) malam.
Diskusi itu menghadirkan empat pembicara, Farid Yotolembah, Akademisi Universitas Tadulako Irwan Tanjung, pengelola EN Resto, Hendra Gunawan, dan Rahma dari Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Tengah. Hadir pula Sekot Palu, dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah, camat dan lurah serta masyarakat Kota Palu.

Farid meminta Wali Kota Palu Hidayat untuk mengambil sikap jika tidak ingin tunggakan PBB sejak 2012 itu menguap begitu saja.
Menurut dia, nilai tunggakan PBB tersebut sangat besar dan dapat berkontribusi signifikan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) pascabencana yang ditargetkan dapat mencapai Rp 96 miliar pada tahun 2020.
“Kalau dibebaskan sanksi administrasinya melalui Perwali Palu, kami akan mendapatkan Rp 26 miliar dari tunggakan Rp 45 miliar itu. Kalau dibiarkan, akan hilang begitu saja. Sayang sekali kalau tidak bisa dimaksimalkan,” katanya.
Sebelumnya piutang atau tunggakan PBB di Kota Palu hingga 2019 mencapai Rp 26 miliar terhitung sejak 2012.
Sementara Ketua Komisi B DPRD Kota Palu, Ridwan H. Basatu menyebutkan dari Rp 26 miliar tunggakan wajib pajak selama 8 tahun terakhir jika dihitung secara keseluruhan dengan denda, mencapai Rp 45 miliar.
“Jika ingin menutupi utang pokok, salah satu cara adalah mengeluarkan satu kebijakan amnesti diperkuat dengan regulasi Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang pemutihan denda agar target menutupi piutang tersebut bisa tercapai,” kata Ridwan yang politisi Partai Hanura.
Menurut dia, sektor pajak sangat menunjang untuk meningkatkan pendapatan daerah. Oleh karena itu, pada tahun anggaran 2020, DPRD mendorong Badan Pendapatan Daerah Kota Palu agar lebih intens melakukan penagihan utang kepada wajib pajak agar langkah untuk melunasi tunggakan tersebut bisa teratasi.

Tahun anggaran 2020, Pemkot Palu akan menggenjot empat sektor pajak dan retribusi untuk mendukung pendapatan asli daerah.
“Kami upayakan tahun depan sektor-sektor ini bisa memberikan sumbangsih yang signifikan pada pendapatan asli daerah,” kata Farid Yotolembah.

Menurutnya, pajak hotel, hiburan, restoran, dan retribusi parkir di tepi jalan umum maupun pajak parkir adalah sektor-sektor potensial bahkan masih menjadi andalan Pemkot Palu meskipun daerah ini sedang ditimpa bencana gempa, tsunami, dan likuefaksi.
Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019, Pemkot Palu membebankan target pendapatan asli daerah sebesar Rp 67 miliar, tetapi 10 bulan terakhir realisasi pendapatan sektor pajak telah melampaui target sebesar Rp 88 miliar. 
Berdasarkan data instansi terkait, saat ini Kota Palu terdapat kurang lebih 1.343 wajib pajak. 
“Kami meminta DPRD agar menambah dana operasional untuk mendukung kegiatan lapangan. Kami menjamin penagihan pajak tahun depat bisa menghasilkan Rp 26 miliar,” ungkap Farid. 
Dijelaskan, untuk mempermudah pemantauan transaksi pajak, pemerintah telah memasang alat pendeteksi pajak di sejumlah hotel dan restoran menggunakan sistem dalam jaringan (daring).
Sementara itu pejabat Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Tengah Rahma mengatakan guna meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Palu maka pajak kendaraan bermotor sangat potensial dan salah satu penopang pertumbuhan ekonomi di provinsi ini.
“Penyumbang terbesar pajak kendaraan bermotor adalah Kota Palu, maka dana bagi hasil ini akan diberikan kepada daerah penyumbang sebesar 30 persen sebagai upaya mendukung peningkatan pendapatan daerah itu,” ujar Rahma. 
Menurut akademisi Universitas Tadulako (Untad) Palu Irwan Tanjung, berdasarkan data kerugian Kota Palu pascabencana mencapai Rp 6,2 triliun.
Kemudian, sektor yang terdampak parah akibat gempa, tsunami, dan likuefaksi yakni pariwisata dan perdagangan, sementara sektor pertanian tidak signifikan. 
“Kerugian ekonomi Kota Palu mencapai Rp 2,4 triliun. Total kerugian dari empat daerah terdampak bencana yakni Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala serta Parigi Moutong sebesar Rp 24 triliun,” ungkap Irwan.ANT/MAN 

Dapatkan Info berita terupdate Langsung ke perangkat anda, Berlangganan.

Tinggalkan balasan

Email tidak akan dipublish