Sisliandy: Tidak Ada yang Salah Dengan STPDN  

  • Whatsapp
Sisliandy
FOTO: Sisliandy

SIGI, MERCUSUAR – Pernyataan salah satu calon Bupati Sigi saat debat kandidat, yang mempersoalkan almamater STPDN yang menjabat sebagai Plt Kadis Kesehatan, ditanggapi oleh Pjs Bupati Sigi, Sisliandy, yang juga alumni STPDN. Menurutnya secara pribadi, tidak ada yang salah dengan STPDN, karena di semua daerah, baik kabupaten/kota dan provinsi se nusantara ini, punya alumni lulusan STPDN.

Hal ini dikatakan Sisliandy, kepada wartawan Mercusuar, Jumat (27/11/2020).

Berita Terkait

“Hari ini saya berkumpul bersama ikatan alumni perguruan tinggi kepamongan, yang di dalamnya terhimpun alumni-alumni APDN, STPDN dan IPDN. Saya melihat pernyataan salah satu calon Bupati Sigi tentang alumni STPDN itu, saya pikir kurang elegan,” jelasnya.

Pilihan Redaksi :  Pembuatan SABO DAM, Masyarakat Salua Relakan Lahannya

Dijelaskannya, mungkin lebih santun disampaikan, bahwa sampai dua tahun ini, masih ada dinas, badan yang kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) nya diisi oleh pelaksana tugas (Plt) atau mungkin beliau sampaikan bahwa pengisian kepala OPD teknis tidak sesuai, mungkin begitu agak enak.

“Saya berpikir begini kalau ini alumni APDN, STPDN maupun IPDN, kami ini generalis atau pamong, kami bukan spesialis. Namun, di daerah lain pun sudah ada teman-teman alumni yang jadi Kadis Kesehatan, Wakil Direktur Rumah Sakit, kami hampir tersebar di seluruh OPD-OPD,” jelasnya.

Lanjutnya, ada alumni APDN, STPDN dan IPDN yang menjadi Kepala Dinas Pertanian, ada yang menjadi Kadis PU, adapula yang menjadi Kadis Pendidikan, Kadis Perhubungan, Kadis PMD, Inspektorat, KPU, Bawaslu pun ada.

Pilihan Redaksi :  Seleksi TFL di Sigi, Dinilai Tidak Transparan

Sehingga kata dia, dalam konteks ini apabila pimpinan OPD yang menjadi fokus, tidak akan terlalu banyak menyoal substansi teknis, tapi fungsi manajerialnya sebagai pimpinan. Apalagi jika ditunjang oleh perangkat-perangkat seperti kepala bidang, kepala seksi yang memang cakap di kemampuan teknisnya.

“Saya tidak terlalu mempersoalkan sebenarnya, karena itu merupakan kebijakan kepala daerah sebagai pengguna, untuk menempatkan orang-orangnya dalam membantunya di perangkat daerah. Kita hanya melihat dengan menyebut almamater, itu jadi terkesan kami semua tahu masalah tahu obat atau tidak, mengingat bahwa obat itu urusannya apoteker,” ujarnya. AJI

Baca Juga