Status Tersangka Muh Aziz Welang Gugur

0 18

Dapatkan Info berita terupdate Langsung ke perangkat anda, Berlangganan.

PALU, MERCUSUAR – Status tersangka yang disandang Muh Aziz Welang gugur, Senin (11/11/2019).

Pasalnya, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Klas IA/PHI/Tipikor Palu, Andri N Partogi SH MH mengabulkan sebagian permohonan praperadilan Nomor: 8/Pid.Prap/2019/PN Pal terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka, yang diajukan Muh Aziz Welang (pemohon) dengan termohon Kapolda Sulteng Cq Dirreskrimum Polda Sulteng.

“Mengabulkan permohonan pemohon praperadilan sebagian. Menyatakan penetapan tersangka kepada pemohon oleh termohon tidak sah dan batal demi hukum,” tegas Hakim dalam amar putusannya.

Dalam amar putusan juga menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/464/X/2019/Ditreskrimum tanggal 02 Oktober 2019 tidak sah dan tidak berdasar hukum, sehingga penyidikan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Selain itu, memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan proses penyidikan atas laporan Polisi Nomor: LP/211/VII/2019/SKPT tanggal 18 Juli 2019 dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/464/X/2019/Ditreskrimum tanggal 02 Oktober 2019, serta  menghukum termohon membayar biaya perkara.

Dalam amar putusan Hakim, inti pertimbangan dikabulkan permohonan pemohon, karena pemohon melakukan pembelian saham bertindak untuk dan atas nama PT Bumi Mineral Indonesia, hingga bukan pribadi pemohon tetapi oleh perusahaan.

Kuasa Hukum pemohon, Muh Burhanuddin usai sidang praperadilan mengapresiasi putusan Hakim yang dinilainya objektif.

Dikatakannya, kliennya Muh Aziz Welang tidak sepatutnya dijadikan tersangka dalam, karena ia membeli saham mewakili PT Bumi Mineral Indonesia sebagai Direktur.

Sebelumnya, Muh Burhanuddin dalam gugatan praperadilan menjelaskan kasus itu (penetapan tersangka Muh Aziz Welang) berawal dari laporan Warga Negara Asing (WNA) asal Korea Selatan Mr Kwon Kpup (pelapor) Nomor Polisi LP/211/VII/2019/SKPT, dengan dalil pemodal tunggal/pemilik saham mayoritas perusahaan PT Kemilau Nusantara Khatulistiwa (KNK).

Berdasarkan laporan tersebut, termohon praperadilan menjadikan pemohon sebagai tersangka dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/464/X/2019/Ditreskrimum tanggal 02 Oktober 2019. Terbitnya Surat Perintah Penyidikan itu tanpa melalui proses penyelidikan, tanpa pemeriksaan sebagai saksi dan  tanpa bukti permulaan cukup.

Sehingga termohon tanpa melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap ‘legal standing’ pelapor Mr Kwan Kpup serta tanpa adanya dasar akta notaris sebagai pemegang saham atau akta pendirian perseroan yang mencatatkan nama Mr Kwan Kpup di Kemenkumham RI menetapkan p[emohon sebagai tersangka.

”PT KNK sejak berdiri tahun 2009 sampai 2019 telah lima kali mengalami perubahan kepengurusan dan pemegang saham. Nama Mr Kwan Kpup tidak ada, baik selaku pengurus maupun pemegang saham,” ujar Muh Burhanuddin.

Dikatakannya, pemohon bertindak sebagai Direktur Utama PT Bumi Mineral Indonesia sudah melaksanakan proses ‘clear and clean’. ”Semuanya tidak bermasalah sehingga melakukan transaksi pembelian saham PT.KNK,” ujarnya. AGK

Dapatkan Info berita terupdate Langsung ke perangkat anda, Berlangganan.

Komentar
Loading...