Stok Pangan Sulteng Hingga Enam Bulan

0 21

Dapatkan Info berita terupdate Langsung ke perangkat anda, Berlangganan.

TOUNA, MERCUSUAR – Kondisi ketahanan pangan Sulteng masih terbilang aman, sebab saat ini stok masih mampu memenuhi kebutuhan hingga enam bulan kedepan.

Demikian dikatakan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulteng, Abdullah Kawulusan saat membacakan sambutan Gubernur Sulteng pada pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Dewan Ketahanan Pangan (DKP) tahun 2019 Pemerintah Provinsi Sulteng di Hotel Ananda Kabupaten Tojo Unauna (Touna), Selasa (24/9/2019) malam.

Menurutnya, tahun 2018 secara agregat Sulteng termasuk salah satu daerah surplus beras di Indonesia mencapai 228.638 ton. Hal itu sedikit mengalami penurunan produksi dibandingkan tahun 2017 sebesar 299.882 ton.

“Kondisi ini tak membuat pemerintah daerah berpuas diri, bahkan harus tetap waspada dengan situasi pangan dunia yang tidak stabil,” tuturnya.

Dijelaskan Abdullah, pelaksanaan rakor DKP 2019 merupakan wujud apresiasi pemerintah daerah terhadap arti penting pangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Indikator terwujudnya stabilitas suatu negara atau wilayah, lanjutnya, yakni terpenuhinya pangan seluruh masyarakat secara cukup dan merata di seluruh wilayah nusantara.

Pembangunan ketahanan pangan sudah menjadi komitmen pemerintah. Dalam RPJMN 2014-2019, pemerintah telah memasukkan ketahanan pangan sebagai prioritas pembangunan nasional yang dimonitor pelaksanaan dan pencapaiannya secara reguler.

Selain itu, kata Abdullah, pemerintah juga menaruh perhatian yang serius terkait pembangunan ketahanan pangan.

Bahkan pemerintah telah menetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 18 Tahun 2016 tentang Kelembagaan Dinas Ketahanan Pangan di Daerah Kabupaten/Kota.

Olehnya, dia berharap kepada institusi pengelola ketahanan pangan agar mengoptimalkan peran pembangunan ketahanan pangan di daerahnya, khususnya melalui peran aktif DKP. “Dewan Ketahanan Pangan provinsi dan kabupaten/kota perlu mengoptimalkan fungsi-fungsi koordinatif lintas sektor melalui kepemimpinan kepala daerah kabupaten/kota. Karena pembangunan ketahanan pangan adalah urusan lintas sektoral dan bukan sekadar urusan utama sektor pertanian/pangan semata,” ujarnya.

Untuk sarana pembangunan ketahanan pangan nasional, sambung Abdullah, adalah tercapainya kemandirian pangan. Hal tersebut diwujudkan melalui swasembada komoditas pangan strategis (padi, jagung, kedelai, gula, bawang merah dan cabe merah). “Namun hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi kita dalam penyediaan pangan, karena Sulawesi Tengah yang terletak pada jalur Sesar Palu Koro yang merupakan potensi kebencanaannya cukup besar.

Dicontohkannya, bencana pada 28 September 2018 lalu, menyebabkan kerusakan sarana dan prasarana, termasuk jaringan irigasi utama di Kabupaten Sigi, Parigi Moutong, dan Donggala. Kondisi itu menyebabkan lahan sawah produktif sekira 7.356 hektare tak dapat berproduksi. “Bahkan menyebabkan korban jiwa dan harta benda yang cukup besar (bencana), hingga perencanaan pembangunan termasuk pangan harus dapat memperhitungkan potensi bencana yang dihadapi,” terangnya. DEL

 

Dapatkan Info berita terupdate Langsung ke perangkat anda, Berlangganan.

Tinggalkan balasan

Email tidak akan dipublish