PALU, MERCUSUAR – Dampak stunting tidak hanya dirasakan oleh individu yang mengalaminya, tapi juga berdampak terhadap roda perekonomian dan pembangunan bangsa. Sebab, sumber daya manusia stunting memiliki kualitas lebih rendah dibandingkan sumber daya manusia normal.
Hal tersebut disampaikan Pj. Sekdaprov Sulteng, Dr. Rudi Dewanto, saat mewakili Gubernur Sulteng pada Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Sulteng, di salah satu hotel di Palu, Selasa (4/10/2022).
Menurutnya, stunting menjadi salah satu masalah sosial yang dihadapi dunia di negara berkembang seperti Indonesia.
“Hal tersebut karena berhubungan dengan meningkatnya risiko terhadap terjadinya kematian, daya tahan tubuh yang rendah, kurangnya kecerdasan, perkembangan otak terlambat dan terhambatnya pertumbuhan mental,” kata Rudi.
Ia menyampaikan, Provinsi Sulteng saat ini masih memiliki pekerjaan rumah yang sangat besar untuk menurunkan prevalensi stunting, karena masih masuk dalam kategori 10 provinsi yang memiliki angka stunting yang tinggi.
“Untuk itu, keterlibatan berbagai komponen yang memiliki kapasitas dan kompetensi sangat penting untuk dapat bersama berkomitmen dalam percepatan penurunan angka stunting di wilayah Sulawesi Tengah,” ujar Rudi.
Ia mengatakan, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah daerah untuk menurunkan angka prevalensi stunting yakni di antaranya pembentukan dan penyelenggaraan susunan perangkat daerah Provinsi Sulteng nomor 8 tahun 2016 dengan kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
