TPID Diminta Dorong Stabilitas Harga

  • Whatsapp
rakornas Virtual

TANAMAODINDI, MERCUSUAR – Sejumlah pejabat dilingkup Pemkot Palu yang difasilitasi Diskominfo Kota Palu mengikuti Rakornas pengendalian inflasi 2020, Kamis (22/10/2020). Pelaksana kegiatan dari Kementerian Dalam Negeri. Menurut Dirjen Bangda Kemendagri RI, Dr Nur Hari Cahya Murni M.Si bahwa bahwa tujuan rakornas adalah mendorong jajaran TPID mensinergikan kebijakan stabilitas harga.

Adapun tema rakornas bertajuk transformasi digital UMKM pangan untuk mendukung pemilihan ekonomi dan stabilitas harga menuju Indonesia maju. Dengan kebijakan pemulihan ekonomi di daerah serta menghasilkan kebijakan pengendalian inflasi daerah yang akan menjadi bahan masukan untuk kebijakan pengendalian inflasi secara nasional untuk dijalankan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Palu.

Berita Terkait

Pilihan Redaksi :  Ngaji Lingkungan Aisyiyah, Kampanye Cinta Lingkungan dan Stop Kekerasan

Pemerintah berupaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan penguatan daya beli masyarakat melalui penguatan perlindungan sosial dan dukungan terhadap sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Hal ini ditegaskan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), saat menyampaikan arahannya pada Rakornas Pengendalian Inflasi Nasional Tahun 2020 di Jakarta.

“Inflasi tahun 2020 harus dipertahankan agar tidak terlalu rendah dan dijaga pada titik keseimbangan agar memberikan stimulus kepada produsen untuk tetap berproduksi,”ujar Jokowi.

Menurut Presiden, kebijakan pengendalian inflasi saat ini tidak hanya fokus terhadap upaya pengendalian harga, tetapi juga diarahkan kepada daya beli masyarakat dan para produsen, khususnya pelaku UMKM di sektor pangan.

Pemerintah Daerah (Pemda) pun diharapkan dapat memperkuat kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah pusat dengan mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pilihan Redaksi :  Pengurus PLC Dilantik

Terutama, belanja bantuan sosial dan belanja modal yang mendukung pemulihan ekonomi, khususnya sektor UMKM. Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemda diutamakan untuk menyerap produk-produk dalam negeri, baik produk pertanian maupun UMKM.

Dalam hal ketersediaan pangan, Presiden Jokowi mengatakan bahwa sangat penting untuk memastikan data benar-benar valid agar dapat dirumuskan kebijakan yang tepat. ABS

Baca Juga