SURABAYA, MERCUSUAR – Dalam upaya memperkuat pemahaman publik terhadap peran strategis industri hulu migas, SKK Migas Perwakilan Kalimantan & Sulawesi (Kalsul) bersama JOB Pertamina–Medco E&P Tomori Sulawesi (JOB Tomori) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai menggelar Lokakarya Penguatan Kapasitas Kehumasan.
Kegiatan intensif ini berlangsung pada 4–5 Februari 2026 di Jawa Timur, dengan fokus utama penyelarasan narasi komunikasi antarlembaga.
Hadir dalam agenda tersebut, Lely M. Sondakh yang mewakili Kepala SKK Migas Kalsul, Business Support Sr. Manager JOB Tomori, Agus Sudaryanto, serta Kepala Bagian Prokopim Kabupaten Banggai, Muhlis Pampawa. Ketiga pihak sepakat bahwa di tengah dinamika informasi saat ini, sinergi komunikasi merupakan kunci utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah maupun operasional industri hulu migas.
Marsha D. Wahab dari SKK Migas Kalsul membedah tata kelola kegiatan usaha hulu migas berdasarkan payung hukum UU No. 22 Tahun 2001 dan Perpres No. 9 Tahun 2013. Dalam paparannya, ia menegaskan bahwa seluruh fasilitas yang dikelola oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) merupakan Barang Milik Negara (BMN).
“Kegiatan hulu migas bukan sekadar bisnis, melainkan mandat langsung dari Pemerintah Republik Indonesia untuk kedaulatan energi. Dengan tantangan produksi yang semakin besar dan konsumsi energi yang terus meningkat, dukungan penuh dari pemerintah daerah sangatlah krusial,” ujar Marsha.
Humas sebagai ‘Trust Anchor’ di Era Disrupsi Sisi profesionalisme kehumasan dibahas oleh Saptadi Hery Kurniawan. Sebagai praktisi dari Perhimpunan Humas Indonesia (PERHUMAS), ia menekankan bahwa humas harus mampu menjadi trust anchor atau jangkar kepercayaan di tengah derasnya arus disrupsi informasi. Menurutnya, penguatan media engagement, kepatuhan terhadap etika, dan profesionalisme adalah fondasi yang tidak bisa ditawar agar pesan institusi dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.
Senada dengan hal tersebut, Dr. Dian Agustine Nuriman, seorang akademisi sekaligus praktisi humas senior menggarisbawahi pentingnya transformasi strategi komunikasi. Ia mendorong para praktisi humas di lingkungan Pemkab Banggai maupun JOB Tomori, untuk mulai menerapkan komunikasi berbasis riset dan teknik storytelling.
“Humas harus siap dengan manajemen risiko dan komunikasi krisis yang responsif. Kunci utamanya adalah empati dan transparansi. Kita tidak hanya menyampaikan data, tapi menyampaikan cerita yang menyentuh kepentingan publik,” tegas Dian.
Kesamaan visi dalam menyampaikan pesan strategis sektor hulu migas diharapkan mampu meminimalisir sumbatan informasi di lapangan.
Lebih dari sekadar pelatihan teknis, pertemuan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat dukungan terhadap ketahanan energi nasional. Komunikasi yang harmonis antara pelaku industri dan pemerintah daerah dipandang sebagai motor penggerak utama bagi pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Banggai, guna memastikan manfaat industri hulu migas dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat. ***/MAM
