MERCUSUAR-Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah (Kajati Sulteng) Dr. Bambang Hariyanto menyatakan tekadnya memajukan daerah. Dirinya siap bahu membahu dengan pemerintah provinsi, mengawal pembangunan di Sulteng.
Salah satu yang menjadi konsentrasi Kejati adalah pidana lingkungan dan permasalahan agraria.
“Kami sudah mulai masuk ke permasalahan agraria yang melibatkan perusahan-perusahan besar seperti sektor perkebunan, pertambangan, dan HGU (hak guna usaha) yang ditelantarkan,” ujar Kejati, saat kunjungan ke kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulteng, Senin (21/10).
Mantan Kepala Biro Perlengkapan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang mulai menjabat sebagai Kajati pada bulan Maret dan serah terima jabatan Mei 2024 lalu, mengungkapkan jika perizinan perkebunan berjalan sebagaimana mestinya, diharapkan akan berdampak pada peningkatan pendapatan daerah. Demikian halnya dengan HGU dan pertambangan.
“Masalah agraria ini berkaitan dengan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan-Red). Ini semua kalau diurus dengan baik, akan meningkatkan pendapatan daerah. Ini menjadi perhatian kami di kejaksaan sebagai pengacara negara,” kata Kejati.
Bahkan dalam beberapa hari ini, akan ada perusahaan yang beroperasi di Sulteng akan mengembalikan dugaan kerugian keuangan Negara dengan nominal miliaran.
Menurut Kejati, Sulteng berpotensi meningkatan pendapatannya jauh di atas Rp2,3 triliun.
“Daerah ini kaya. Pendapatan daerah bisa meningkat, bukan hanya dua triliun. Tugas kami membantu pemerintah daerah menegakkan hukum, jika ada dugaan kebocoran (pendapatan),” tegasnya.
Seperti diketahui, Bambang Hariyanto menjalankan tugas sebagai Kajati Sulteng menggantikan Agus Salaim yang pindah tugas sebagai Kajati Sulsel pada Maret 2024. Jaksa Agung mempromosikan Bambang sebagai Kajati Sulteng melaui Surat Keputusan (SK) Nomor 86 Tahun 2024 tertanggal 18 Maret 2024.
Sebelum bertugas di Sulteng, Bambang pernah menjabat Koordinator Pidana Khusus di Kejagung, Wakajati Jambi, dan Wakajati Jawa Tengah. TMU
