BUNGKU, MERCUSUAR – Masuknya investasi PT Baqshuo Taman Idustri Investment Group (BTIIG) di Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, masih menyisakan polemik hingga saat ini. Kawasan industri PT BTIIG yang telah berencana membangun pabrik pengolahan biji nikel di Kecamatan Bungku Barat, tepatnya di Desa Topogaro, masih menjadi perbincangan hangat di masyarakat.
Meskipun sebagian warga di sekitar kawasan sudah menyetujui masuknya investasi tersebut, namun masih ada juga warga yang belum sepakat, terkait masalah ganti rugi lahan dari pihak perusahaan.
Pasalnya, warga menganggap bahwa tidak ada sosialisasi sebelumnya, mengenai kesepakatan harga lahan yang terkena dampak pembangunan kawasan.
Padahal, pihak perusahaan melalui Mr Gao bersama Camat Bungku Barat, Jalaludin Ismail dan pihak lainnya, telah menggelar syukuran dan pemaparan janji-janji perusahaan kepada masyarakat lingkar kawasan, antara lain Desa Topogaro, Desa Ambunu, dan Desa Tondo.
Camat Bungku Barat, Jalaludin Ismail beberapa waktu lalu sempat menjelaskan, telah dilakukan sosialisasi di beberapa desa, oleh pihak pemerintah dan perusahaan serta Perusda, tentang masuknya kawasan industri PT BTIIG.
Jalaludin juga mengatakan, jarak antara lokasi kawasan pengolahan biji nikel dan pemukiman warga hanya berkisar 100 sampai 200 meter
Sedangkan Bupati Morowali, Taslim dalam salah satu acara syukuran belum lama ini mengatakan, hadirnya kawasan industri PT BTIIG, diharapkan bisa menjadi jalan untuk membuka ruang dan peluang usaha bagi masyarakat, agar lebih produktif dalam melakukan atau menjalankan usaha, sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, dan juga adanya lapangan kerja baru.
Sementara, salah seorang warga Desa Ambunu menegaskan, masyarakat sangat mendukung masuknya investasi namun harus melibatkan semua pihak.
Ia mengaku belum ada sosialisasi mengenai harga ganti rugi lahan, akan tetapi sudah dilakukan pengukuran.
Menanggapi polemik tersebut, anggota DPR-RI Partai Demokrat, Anwar Hafid kepada media ini, Senin (13/12/2021) menungkapkan, selama ini dirinya bersuara adalah semata-mata karena kepedulian melihat situasi umum di Kabupaten Morowali, apalagi ia diberi amanah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.
Anwar mengatakan, pada tahun 2018 lalu, Mr Gao telah bertemu dengannya untuk membicarakan masalah investasi, dan ditunjukkan lokasi di bagian bawah Desa Siumbatu Kecamatan Bahodopi, namun karena harga tanah mahal mengikuti standar PT IMIP dan PT Wanxiang, akhirnya pihak perusahaan mundur.
Beberapa waktu lalu kata Anwar Hafid, Mr Gao juga pernah bertemu dengannya di Jakarta untuk meminta saran sekaligus meminta lokasi di dekat pabrik kelapa sawit, namun Anwar Hafid berpesan, jika serius maka sampaikan kepada masyarakat untuk menetapkan harga tanah, minimal setengah harga standar dari Kecamatan Bahodopi, dan diamini oleh Mr Gao.
Atas dasar perbincangan itu, Anwar Hafid menyampaikannya kepada beberapa masyarkat Desa Topogaro, Tondo, dan Ambunu saat reses belum lama ini, akan tetapi ia pun mengembalikan semuanya kepada masyarakat selaku pemilik lahan.
Terkait adanya surat dari kepala desa yang ditandatangani oleh Camat Bungku Barat tentang penyerahan jala menuju Dusun Folili, Anwar Hafid menegaskan, hal itu harus dikaji ulang, karena jalan itu dibuka menggunakan uang rakyat melalui APBD.
“Itu harus dikaji ulang, tidak bisa seenaknya memutuskan, jalan itu dibangun menggunakan uang rakyat melalui APBD, kalau mau diserahkan atau dihibahkan, tentunya ada prosedur yang harus dilewati, apakah DPRD juga sudah setuju atau belum?,” tandasnya. BBG
