BANGGAI, MERCUSUAR – Bupati Banggai, H. Amirudin Tamoreka menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub-PPKBD, di salah satu hotel di Luwuk, Rabu (24/7/2024).
Dalam sambutannya, Amirudin mengapresiasi kerja-kerja para kader PPKBD dan Sub-PPKBD, dalam mengatasi masalah stunting di Kabupaten Banggai.
Namun, ia menilai pengabdian para kader masih kurang sepadan dengan honorarium yang diterima. Olehnya itu, Amirudin akan menambah besaran honorarium para kader PPKBD.
“Insyallah, saya akan akomodir tambahan honorarium untuk ibu-ibu, sebagai ujung tombak dalam mengatasi permasalahan stunting di desa masing-masing. Tambahannya sebesar Rp200 ribu per bulan,” kata Amirudin.
Selama ini, kata Amirudin, kader PPKBD hanya menerima honorarium sebesar Rp150 ribu per bulan. Penambahan jumlah itu, menurutnya, merupakan upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai untuk menurunkan prevalensi stunting hingga 14 persen di akhir tahun 2024.
“Kita semua punya cita-cita besar di tahun 2045, penurunan stunting semakin sukses, gunanya untuk mencetak generasi emas untuk bangsa Indonesia,” harapnya.
Sementara Kepala Dinas P2KBP3A Banggai, Faisal mennyampaikan pihaknya telah mendata sebanyak 56.641 keluarga berisiko stunting berdasarkan sejumlah kategori, yaitu Pasangan Usia Subur (PUS), ibu hamil, keluarga punya anak usia 0—23 bulan, keluarga punya anak 24—59 bulan, serta keluarga sasaran calon pengantin.
“Pendataan ini dilakukan bulan Januari sampai dengan Juni 2024, dan sedang menunggu hasil verifikasi BKKBN Pusat,” kata Faisal.
Menurutnya, salah satu intervensi yang dilakukan oleh Dinas P2KBP3A yakni berkolaborasi dengan TP-PKK Banggai melaksanakan program Dapur Sehat Atasi Stunting (DSAS) di sejumlah kecamatan. */PAR