BANGGAI, MERCUSUAR – Keinginan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Banggai merencanakan berbagai kegiatan kepemudaan di tahun 2019, sebaiknya diurungkan. Betapa tidak, dana hibah yang disediakan untuk organisasi penghimpun kaum pemuda ini, dipangkas separuh lebih. Berbeda dengan dana hibah yang dikelola KNPI Banggai tahun anggaran 2017 dan tahun 2018 yang cukup ‘wah’ sekira Rp600 juta, tapi sepertinya tahun 2019 kali ini KNPI ‘gigit jari’, karena hanya disediakan sekira Rp200 juta.
Para wakil rakyat seolah ngotot memangkas dana untuk organisasi yang dipimpin Irfan Bungaadjim itu, ketika pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Banggai tahun 2019, khususnya dana hibah untuk organisasi di daerah ini.
RAPBD 2019 dibahas Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banggai bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Banggai, Kamis (3/1/2019). Pembahasan yang statusnya menyeberang tahun itu, diawali dengan membahas alokasi dana hibah dari pemerintah daerah untuk tahun anggaran 2019.
Yang menarik, dari sekian proposal permohonan bantuan dana hibah yang masuk, bantuan dana hibah untuk Banggai menjadi sorotan para penghuni Parlemen Lalong. Jumlah sebesar Rp600 juta yang sudah dikucurkan selama dua tahun untuk kabinet Irfan Bungaadjim, dinilai terlalu besar oleh Ketua DPRD Banggai, Samsulbahri Mang.
“Jumlah ini so talalo basar. Kita rasionalisasi saja, jadi Rp100 juta. Karena saya lihat selama ini KPNI sudah tidak independen. Nah, tahun ini jangan sampai dana hibah untuk pemuda disalahgunakan,” ujar pria yang akrab disapa Obama ini.
Setelah melalui serangkaian pembahasan, lewat masukan dan tanggapan baik dari pihak eksekutif maupun legislatif, dirasionalisasi besaran pagu anggaran untuk dana hibah KNPI Banggai di tahun 2019 adalah sebesar Rp200 juta.
Jumlah ini, berdasarkan asumsi bahwa dana pembinaan yang akan diberikan kepada Organisasi Kemahasiswaan dan Pemuda (OKP) di bawah naungan KNPI adalah sebesar Rp3 juta yang dikalikan sebanyak 60 OKP, sehingga muncullah angka Rp180 juta. Angka itu di luar anggaran pembinaan pengurus kecamatan (PK) yang dimasukkan ke dalam anggaran operasional sebesar Rp20 juta. Sehingganya didapatkan total sebesar Rp200 juta.
Kepada Banggai Raya, grup Mercusuar, Ketua KNPI Banggai, Irfan Bungaadjim mengatakan, hal itu aneh bin ajaib.
“Aneh bin ajaib menurut kami. Sepanjang sejarah parlemen kita, nanti tahun ini terjadi. Setahu kami, hak belanja hibah merupakan kewenangan Bupati. Justru diganjal oleh Ketua DPRD. Ini ada apa? Setahu kami, Bali Mang adalah tokoh senior yang mestinya arif dan bijak. Malah kelihatan berambisi memangkas anggaran hibah untuk KNPI. Salah kami apa? Kok sampai hati dewan mengangkangi hak Bupati dalam belanja hibah,” begitu tulis Irfan Bungaadjim dalam pesan singkat WhatsApp, Kamis (3/1/2019).
Irfan menambahkan, atas nama KNPI dirinya memberikan apresiasi kepada Bupati Herwin Yatim. Karena menurutnya, jumlah Rp600 juta yang termasuk di dalam usulan anggaran dana hibah KNPI untuk APBD 2019, adalah bentuk kepercayaan Bupati Banggai selaku kepala daerah, terhadap kinerja KNPI di bawah kepemimpinannya.
Tetapi disesalkan oleh Irfan, justru dewan terkesan melakukan upaya pemangkasan. “Jika memang ada yang keliru, mestinya DPRD berkomunikasi dengan Kadispora, sehingga kami bisa tahu kesalahan kami apa. Jangan tiba-tiba ketuk palu pemangkasan,” tambah Irfan.
Menurut Irfan, selama ini KNPI tidak pernah berseberangan dengan DPRD, dan tidak pernah mencampuri urusan kelembagaan DPRD.
Bahkan Irfan menyindir, bahwa DPRD sudah merangkap sebagai pengurus KNPI. Alasannya, besaran pagu Rp200 juta, peruntukannya sudah ditentukan DPRD. BR
