BANGKEP, MERCUSUAR – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) melalui Dinas Sosial (Dinsos) mengatakan telah menjalankan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako di daerah tersebut.
Hal itu disampaikan Plt Kepala Dinsos Bangkep, Paisal Pahil Muhammad S.Sos pada wartawan Media ini di ruang kerjanya, Jumat (20/32020).
Lanjutnya, Sembako yang merupakan peralihan dari Bantuan Langsung Non Tunai (BNPT) anggarannya mengalami peningkatan. Jika tahun lalu Rp150 juta, saat ini Rp200 juta.
“Karena sebagian kegiatannya mencegah Virus Corona yang meresahkan,” tuturnya.
Menurutnya, sejumlah kegiatan yang akan dijalankan pada Triwulan III dan IV, saat ini sementara disiapkan pelaksanaannya di lapangan.
Terkait Program Rehabilitasi Sosial Tumah Tidak Layak Huni (Rutinlahu) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), kata Paisal, merupakan bantuan dari Pusat serta program prioritas Dinsos tahun 2020.
Informasi dari Pusat, sambungnya, dalam waktu dekat program tersebut sudah akan berjalan. “Mekanisme penyalurannya dan petunjuk tehnis (Juknis) sudah kami pelajari,” katanya.
Pihaknya, lanjut Paisal, sudah menjalin kerjasama dengan BRI sesuai instruksi dari pusat. Sebab mekanismenya, bantuan itu langsung ke kelompok dalam bentuk gotong-royong dan dikerjakan secara swakelola. “Pusat kirim dananya langsung ke rekening kelompok,” tuturnya.
Demikian, sambung Paisal, sebelumnya kelompok penerima harus membawa dulu rencana anggaran biaya (RAB) program yang akan dikerjalanke Dinsos untuk dipelajari. Hal itu untuk mengantisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang melanggar aturan, seperti markup harga. “Jadi Dinas Sosial sifatnya mengawasi, memantau, memfasilitasi dan memediasi,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, Paisal mengimbau pada staf Dinsos untuk meningkatkan kinerjanya, dengan bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya. “Karena masing-masing bidang sudah terurai tugas-tugasnya, dan selalu berkomunikasi yang baik,” imbaunya.
Paisal juga berharap ke Pemkab Bangkep terkait dana pendampingan, agar anggaran yang disalurkan pusat melalui DAK di Dinsos dapat dimonitoring memonitoring dan mengevaluasi. “Untuk itu harus ada perhatian pemkab supaya dana (bantuan) dari pusat diawasi hingga betul-betul digunakan masyarakat sesuai dengan peruntukannya,” tutup Paisal. PAR
