PALU, MERCUSUAR – Koordinator Posko Menangkan Pancasila (PMP) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Azman Asgar mendorong kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sulteng dan tiga wilayah kabupaten/kota yang terdampak bencana gempa bumi dan tsunami, 28 September lalu, untuk lebih maksimal dalam melakukan proses pemulihan, dengan berdasarkan data yang valid di lapangan. Hal ini kata dia, berkaitan dengan berakhirnya masa tanggap darurat, yang selanjutnya menjadi masa transisi darurat, menuju masa pemulihan.
Menurut Azman, Jumat (26/10/2018), dalam proses transisi darurat yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Sulteng, terhitung sejak 27 Oktober sampai 25 Desember, ada banyak hal yang harus diseriusi oleh Pemda setempat. Tidak hanya soal hunian sementara (huntara), medis, infrastruktur, maupun kebutuhan makanan dan hal lainnya, Pemda menurutnya harus segera memikirkan persoalan keberlangsungan ekonomi masyarakat, khususnya Kabupaten Sigi dan Donggala, yang mayoritas masyarakatnya menyandarkan keberlangsungan hidup mereka di tanah dan di laut.
Di Kabupaten Sigi misalnya kata dia, berdasarkan data dari Pemkab Sigi, ada 8 titik saluran irigasi yang rusak berat. Sementara kita ketahui bersama, saluran irigasi tersebut merupakan sumber pengairan lahan pertanian di hampir semua kawasan pertanian masyarakat di kabupaten Sigi. Maka secara otomatis, rusaknya saluran irigasi tersebut akan mempengaruhi keberlangsungan ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup dari pertanian.
Selain itu, persoalan terkait lahan mereka yang tidak bisa lagi digarap menjadi lahan persawahan, akibat belahan tanah yang begitu parah, juga harus diberi solusi dengan mencetak persawahan yang baru. Penyediaan pupuk, serta bibit secara gratis kata dia, juga harus menjadi program prioritas pada masa transisi pemulihan.
“Itu semua merupakan bagian dari prioritas yang harus dikerjakan oleh Pemda. Bila perlu, Pemda segera menyurat ke Kementerian Pertanian, untuk segera meninjau langsung persoalan lahan pertanian di Kabupaten Sigi dan Donggala,” ujarnya.
Sementara di Kota Palu, infrastruktur untuk percepatan lapangan pekerjaan kata Azman, wajib menjadi prioritas, sehingga masyarakat yang menjadi korban gempa bumi, tsunami dan likuifaksi, bisa lebih cepat mendapat pekerjaan untuk memulihkan kembali perekonomian mereka.
Kata Azman, hal ini merupakan cara melakukan pemulihan yang tepat, tidak hanya menyoal huntara semata. Karena dengan pulihnya roda perekonomian masyarakat dengan sendirinya mereka mulai secara bertahap, menjadi masyarakat yang mandiri dalam segala hal. JEF
