PALU, MERCUSUAR – Pembangunan hunian tetap (huntap) di lokasi Tondo 2 untuk penyintas bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Kota Palu resmi dimulai. Hal itu ditandai dengan groundbreaking Pembangunan Huntap Tondo 2, yang dilaksanakan Kementerian PUPR, di lokasi huntap Tondo 2, Kamis (5/1/2023).
Pembangunan huntap Tondo 2 merupakan bagian dari proyek pembangunan hunian tetap pasca bencana beserta prasarana dasar kavling unit tahap 2B, yang berlokasi di Tondo 2, Sibalaya Selatan dan Bangga dengan total huntap sebanyak 1.321 unit.
Untuk di Tondo 2 proyek tersebut rencananya akan membangun sejumlah 1.055 unit huntap. Sementara di Sibalaya Selatan 120 unit, dan di Bangga 146 unit. Khusus di Tondo 2 luas lahan yang akan dibangun adalah 65,31 hektare, dengan luas kavling tapak 150 meter persegi.
Gubernur Sulteng, H. Rusdy Mastura yang melakukan peletakan batu pertama pada groundbreaking tersebut, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Presiden RI, serta jajaran Kementerian terkait, yang telah mengupayakan pembangunan huntap bagi penyintas.
Khusus kepada Presiden, Gubernur menyampaikan terima kasih karena telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 8 tahun 2022 tentang Penuntasan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Provinsi Sulteng.
“Ini tanggung jawab kita kepada orang yang terkena bencana, orang yang susah. Kalau kita bikin susah, tunggu azab di belakang, pasti dapat,” tegas Gubernur.
Sementara itu, Kasatgas Penanggulangan Bencana Sulteng, Arie Sutiadi Moerwanto mengungkapkan, pembangunan huntap bagi penyintas dilakukan sebanyak 5.732 unit yang berada di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala, dengan huntap yang telah selesai dibangun oleh Kementerian PUPR sebanyak 1.679 unit, dan rencananya di tahun 2023 akan dibangun lagi sebanyak 4.053 unit, di luar pembangunan yang langsung dilakukan lembaga-lembaga donor.
Dirjen Perumahan Kementerian PUPR RI, Iwan Suprijanto mengatakan, groundbreaking tersebut bukan sekedar menandai dimulainya pekerjaan, namun menjadi suatu proses yang menyemangati bersama, untuk membuktikan pemerintah hadir dan berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan hunian tetap beserta infrastruktur di dalamnya.
“Ini bukan sekedar proyek, tetapi sebuah misi atau operasi kemanusiaan yang harus dilaksanakan dengan sepenuh hati. Sehingga kami harapkan pembangunan ini harus tepat waktu. Ini adalah bentuk kepedulian dan empati kita kepada para penyintas yang masih berada di kondisi yang belum layak” ujarnya.
Selain tepat waktu, ia juga mengingatkan agar proyek tersebut dapat berjalan dengan tepat mutu, atau menggunakan pilihan dan teknologi terbaik.
“Yang kita akan bangun di lokasi ini adalah sebuah jawaban, termasuk penerapan teknologi rumah tahan gempa,” imbuh Iwan.
Selanjutnya, pembangunan tersebut menurutnya harus tepat biaya. Karena seluruh biaya pelaksanaan proyek harus dapat dipertanggungjawabkan.
“Saya ingatkan dalam operasi kemanusiaan ini seluruh jajaran untuk meluruskan niat. Sehingga pelaksanaannya juga tepat biaya, karena seluruh biaya yang dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya. IEA
