Pemda Diminta Selesaikan Masalah Lahan Huntap

Ketua Kasatgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sulawesi Tengah Arie Setiadi Moerwanto, dalam pengarahan rapat koordinasi teknis (Rakornis) IV Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023, Kamis (13/7/2023) di salah satu hotel di Kota Palu. FOTO : IST

PALU, MERCUSUAR-Pemerintah daerah diminta segera menyelesaikan beragam persoalan terkait lahan, dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sulawesi Tengah.
Permintaan tersebut disampaikan Ketua Kasatgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sulawesi Tengah Arie Setiadi Moerwanto, dalam pengarahan rapat koordinasi teknis (Rakornis) IV Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023, Kamis (13/7/2023) di salah satu hotel di Kota Palu.
Menurut Arie, setidaknya ada enam permasalahan yang harus segera diselesaikan. “Kita Fokus penyelesaian isu dan tantangan program rehab rekon pascabencana. Program ini menggunakan dana Loan dari Bank Dunia dan harus selesai selambat-lambatnya Desember 2024,” katanya.

Saat ini, ada klaim masyarakat terhadap lahan hunian tetap (Huntap) Tondo 2 yang cakupannya sekira 157 unit dari 1056 unit hunian yang dibangun. Masalah tersebut jika tidak ditangani dengan bijak, dapat berdampak pada pembangunan Huntap bagi warga terdampak bencana (WTB).

Selain itu, perlu segera disepakati lahan untuk pekerjaan pembangunan instalasi pengolahan air (IPA) Kapasitas 2 x 30 Lit/det untuk Huntap Tondo 1, Tondo 2 dan Talise di Kota Palu yang telah terkontrak 13 Maret 2023. IPA atau WTP (Water Treatment Plant) merupakan sistem atau sarana yang berfungsi untuk mengolah air dari kualitas air baku untuk mendapatkan kualitas air yang diinginkan sesuai standar mutu atau siap untuk dikonsumsi.

Kasatgas meminta untuk segera melakukan percepatan penyelesaian penerbitan persetujuan bangunan gedung (PBG) dan sertifikat laik fungsi (SLF), dan penyerahan aset.

“Setelah selesai bangunan, segera kita lakukan serahterima untuk selanjutnya dilakukan pengelolaan melalui perangkat daerah,” ungkap Arie.

Di akhir pengarahan, Arie kembali meminta dukungan seluruh Pemda yang hadir untuk mempercepat penerbitan izin lingkungan kegiatan Infrastruktur Skala Lingkungan (ISL).

“Ide kegiatan ISL ini untuk mengurangi kesenjangan. Arahan dari Wapres, agar huntap menjadi smart settlement area maka diperlukan penyelesaian dokumen Lingkungan,” ujar Arie.

Kepala Bappeda Kota Palu, Arfan, yang hadir mewakili Wali Kota menyatakan tetap berkomitmen untuk penyelesaian program rehabilitasi dan rekonstruksi, sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan bersama dengan Satgas.

Terkait dengan klaim lahan, Arfan menegaskan Pemkot telah mengambil langkah-langkah penyelesaian.

Pos terkait