Palu, MERCUSUAR – “Apakah pengurusan akta kelahiran dan kartu keluarga (KK) saat ini dipungut pembayaran? Kalian dimintai pembayaran? Kalau ada petugas yang meminta pembayaran, jangan dibayar, semuanya gratis,” kata Wali Kota Palu, Hidayat.
Pertanyaan tadi diulang Hidayat sampai tiga kali. Puluhan ibu yang sedang mengantre mengurus akta kelahiran dan KK selalu serempak menjawab, “Tidak, gratis, Pak”.
Hidayat beberapa kali mengulangnya bahwa pengurusan akta kelahiran dan KK di Puskesmas atau rumah sakit dan kantor kelurahan tidak dipungut pembayaran alias gratis.
“Kalau ada petugas yang mencoba meminta pembayaran laporkan karena itu pungutan liar (pungli). Ada petugas yang mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) selalu meminta pembayaran, saya tidak maafkan karena itu pungli,” kata Hidayat.
Hal itu diungkapkan Hidayat sebelum meresmikan Layanan Akta Kelahiran Online Alpukat (Anak Lahir Pulang Bawa Akta) dan Kasiku (Kelurahan Sadar Miliki Dokumen Kependudukan) di Puskesmas Sangurara, Duyu, Palu Barat, Kamis (13/8).
Layanan tersebut merupakan hasil kerja sama Dinas Dukcapil Kota Palu dengan United Nations Children’s Fund (UNICEF) Indonesia yang difasilitasi Yayasan Karampuang. Acara itu dihadiri Kadis Dukcapil Sulteng, Abd Haris Yotolembah, Manager Yayasan Karampuang, M Aditya Arie Yudistira dan pimpinan OPD.
Layanan Alpukat adalah ketika ada anak yang lahir, ada petugas yang langsung melayani pengurusan akta kelahiran, sehingga saat keluar dari rumah sakit sudah membawa pulang akta kelahiran, bukan lagi surat keterangan lahir. Untuk sementara, pihak Dukcapil menjalin kerja sama layanan Alpukat dengan Puskesmas Sangurara dan RSIA Nasa Napura.
Sedangkan layanan Kasiku, Disdukcapil melalui pihak kelurahan tidak hanya melayani pengurusan akta kelahiran tapi juga dokumen kependudukan lainnya. Diharapkan inovasi Alpukat dan Kasiku dapat membantu meningkatkan cakupan akta kelahiran.
Kadis Dukcapil Kota Palu, Rosida Thalib sebelumnya melaporkan, sampai sekarang sudah terdapat 77 anak yang lahir mendapatkan pelayanan secara online. Setelah lahir di rumah sakit, ketika pulang mereka sudah membawa akta kelahiran dan kartu keluarga yang baru.
Kemudian Wali Kota Palu menyinggung masih maraknya pungutan liar di wilayahnya. Apalagi saat tahun ajaran baru, banyak orangtua yang harus mengeluarkan uang agar anaknya dapat diterima di sekolah yang diinginkannya.
“Saya juga punya pengalaman. Anak saya dimintai Rp 11 juta agar diterima di suatu sekolah. Tetapi saya tidak kabulkan. Jadi, ini bukan dendam, tetapi kalau ada yang begitu jangan dilayani,” katanya.
Soal layanan akta kelahiran online secara gratis, Hidayat berterima kasih ke UNICEF dan Yayasan Karampuang. Apalagi, ini pertama kalinya diberlakukan di Indonesia.
“Ini suatu inovasi yang memanfaatkan teknologi untuk mempermudah pelayanan ke masyarakat. Saya berkeinginan pimpinan-pimpinan OPD lainnya juga membuat gebrakan dan lompatan seperti ini untuk memberikan pelayanan ke masyarakat. Jangan hanya rutinitas dari waktu ke waktu,” kata Hidayat.
ATM KTP
Hidayat juga menjelaskan, Kota Palu tak lama lagi akan memiliki anjungan tunai mandiri (ATM) untuk mencetak dokumen kependudukan. Melalui ATM itu diklaim dapat mencetak e-KTP dalam waktu kurang dari dua menit.
“Ini nanti bukan ATM untuk mengeluarkan uang, tetapi dokumen kependudukan. Mirip ATM, namun disebut anjungan Dukcapil Mandiri (ADM),” kata Hidayat.
Kadis Dukcapil Sulteng, Haris Yotolembah membenarkan. Bahkan menurutnya, ADM yang akan ditempatkan di Palu dalam waktu dekat itu adalah yang pertama di Indonesia bagian timur.
|
Menurutnya, ADM merupakan mesin pencetak dokumen kependudukan, mulai kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), kartu keluarga, kartu identitas anak (KIA), akta lahir, dan akta mati. Bentuknya tak ubahnya anjungan tunai mandiri (ATM). |
“Inovasi ini dirancang khusus agar masyarakat bisa mencetak dokumen dengan cepat, mudah, gratis, dan berstandar sama tanpa diskriminasi. Melalui ADM, kita bisa mencetak sendiri KTP-el, KIA, akta lahir, kartu keluarga, akta mati,” kata Hidayat.
|
Disebutkan, sistem ADM bekerja dengan pengamanan NIK, PIN, dan QR code. Mesin ini ditargetkan diaplikasikan di berbagai daerah mulai tahun ini dan akan dimasukkan ke dalam e-katalog pengadaan barang. |
Setelah memiliki PIN atau QR code, masyarakat sudah bisa menggunakan ADM, yang rencananya bakal ditempatkan di area-area publik, seperti mal, perkantoran, pasar, dan pusat keramaian lainnya. Pada tampilan awal mesin ADM ada tiga menu pilihan. Pilih salah satu, sidik jari, NIK, atau QR code, untuk mencetak data kependudukan yang diinginkan. Kemudian akan muncul perintah ‘silakan cetak’, disertai tampilan menu mau menggunakan PIN atau menggunakan QR code.
Saat uji coba, Kemendagri mengklaim pencetakan e-KTP membutuhkan waktu 1 menit 30 detik. Proses lebih cepat jika memilih menggunakan menu QR code, hanya butuh waktu sekitar 1 menit.
“Kalau sudah teregistrasi, itu PIN atau QR code akan berlaku dua tahun. Karena takut disalahgunakan. Selain itu, untuk memastikan orangnya masih ada apa tidak,” kata Haris Yotolembah.MAN/ABS
