DONGGALA, MERCUSUAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memberikan atensi khusus terhadap bencana banjir bandang yang menerjang sejumlah desa di Kecamatan Banawa Tengah dan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, Senin malam (7/7/2025). Gubernur Sulteng, Dr. H. Anwar Hafid, langsung memerintahkan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (Binatarung) untuk turun tangan membantu pemulihan akses jalan yang terputus akibat banjir.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulteng, Dr. Ir. H. Akris Fattah Yunus, MM, menjelaskan bahwa laporan kondisi lapangan disampaikan pada pukul 20.21 WITA, dan tidak berselang lama, Gubernur langsung menindaklanjuti dengan perintah kepada Kepala Dinas Binatarung Sulteng.
“Bapak Gubernur langsung memerintahkan Kadis Binatarung, Faidul Keteng, untuk membantu Bupati Donggala menangani akses jalan menuju Desa Powelua yang terputus akibat banjir,” kata Akris kepada media, Selasa pagi (8/7/2025).
Menindaklanjuti arahan tersebut, Faidul Keteng menyatakan bahwa pihaknya siap membantu perbaikan infrastruktur yang terdampak. Meski demikian, ia menegaskan bahwa langkah awal yang akan diambil adalah melakukan pengecekan teknis dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten, mengingat status kewenangan infrastruktur yang terbagi antara kabupaten dan provinsi.
“Kami akan berkoordinasi untuk menentukan mana yang menjadi kewenangan kabupaten dan mana yang bisa ditangani oleh provinsi. Prinsipnya adalah kolaborasi untuk membangun kembali jalan dan jembatan yang terdampak banjir,” jelas Faidul.
Sementara itu, tenaga ahli percepatan pembangunan dan ekonomi Kabupaten Donggala, Muhammad Hamdin, turut mengapresiasi respons cepat Gubernur Anwar Hafid. Ia mengungkapkan bahwa saat gubernur menghubungi Bupati Donggala, Vera Elena Laruni, dirinya berada di lokasi bersama kepala daerah perempuan pertama di Donggala tersebut.
“Sebagai warga Donggala, kita patut berterima kasih kepada Pak Gubernur,” ujar Hamdin dalam grup WhatsApp Balkot, Selasa (8/7/2025).
Hamdin menjelaskan, sebenarnya Pemerintah Kabupaten Donggala telah memiliki rencana normalisasi sejumlah sungai yang mengalami pendangkalan, termasuk Sungai Powelua. Namun, proses realisasinya membutuhkan waktu dan penyesuaian dengan siklus anggaran daerah.
“Dalam 10 tahun terakhir belum pernah ada normalisasi aliran sungai secara signifikan. Karenanya, ini harus menjadi momentum untuk percepatan,” jelas Hamdin, yang juga pernah menjabat sebagai tenaga ahli Gubernur Sulteng periode 2020–2024.
Banjir bandang yang terjadi di Donggala merusak sejumlah infrastruktur dasar dan menyebabkan terganggunya akses masyarakat, terutama menuju wilayah terdampak seperti Desa Powelua. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten kini tengah berupaya bersama untuk mengatasi dampak bencana tersebut secepat mungkin.*/TIN
