SILAE, MERCUSUAR – Upaya menurunkan risiko dan membangun ketahanan daerah terhadap bencana dimulai dengan pemahaman potensi risiko bencana di sekitarnya. Untuk itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana melaksanakan Lokakarya Hasil Analisis Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana di Kawasan Megathrust North Sulawesi.
Bank Dunia bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia berusaha mewujudkan pendekatan yang lebih komprehensif untuk memperkuat ketangguhan Indonesia terhadap kejadian bencana besar melalui pelaksanaan program Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP). Secara umum, IDRIP bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan Pemerintah Pusat dan daerah prioritas dalam menghadapi bencana di masa depan.
1Analis Bencana Direktorat Pengembangan Strategi, Arsyad Iriansyah mengatakan, Indonesia merupakan wilayah dengan aktivitas kegempaan yang tinggi. Selama periode tahun 1923 – 2022, telah terjadi 423 kali gempa bumi merusak dengan 41 kejadian tsunami di Indonesia.
Sejarah gempa dan tsunami di bagian Sulteng pada sepanjang sesar Palu – Koro dan gempa-gempa di sekitar Sulteng beserta lokasi episenternya dalam periode 100 tahun terakhir.
Arsyad melanjutkan, tsunami memiliki dampak signifikan terhadap sebuah wilayah, baik dari segi korban jiwa, kerusakan, maupun kerugian ekonomi. Untuk mengurangi dampaknya, diperlukan langkah penanggulangan yang dapat dimulai dari mengetahui bangkitan, rambatan, dan rendaman tsunami yang bisa didapatkan dari hasil pemodelan.
Selanjutnya, Direktorat Pengembangan Strategi PB BNPB, telah dilaksanakan analis pengembangan strategi PB di kawasan Banda Arc dan Molucca Sea. Dalam rangka pemenuhan Project Development Objective IDRIP BNPB, Pada tahun 2023, lokasi analisis diperluas ke 5 kawasan megathrust tsunami di 17 kabupaten/kota untuk memenuhi target prioritas Project IDRIP.
“Hasil analisis dan rencana aksi menjadi masukan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) provinsi/kabupaten/kota serta RPB desa untuk pengurangan risiko bencana tsunami menuju ketangguhan kabupaten/kota yang nantinya diintegrasikan ke perencanaan pembangunan daerah,” jelasnya,
Sementara, Kepala Pelaksana BPBD Sulteng, Akris Fattah Yunus, yang diwakili Staf Fungsional Perencana Ahli Muda, Surya Misbah Dwitama Harun, S.Hut., MM mengapresiasi pihak BNPB dan dokumen hasil dapat mendorong kesiapsiagaan pemerintah daerah.
1“Semoga hasil dari kegiatan ini dapat meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah pusat dan daerah prioritas dalam menghadapi bencana di masa depan sehingga dapat mendorong peningkatan pengetahuan risiko bencana,” kata Surya.
Kawasan Megathrust North Sulawesi dalam kajian ini meliputi dua provinsi dan empat kota/kabupaten, yaitu Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong Untuk Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Bitung untuk Provinsi Sulawesi Utara.
Berdasarkan sejarah, di kawasan Megathrust North Sulawesi pernah beberapa kali terjadi gempa yang diikuti tsunami dalam periode 100 tahun terakhir diantaranya pada 30 Januari 1930, gempa di Pantai Barat Kabupaten Donggala yang disertai tsunami setinggi 2 meter, kemudian 14 Agustus 1938, gempa berkekuatan M6 berpusat di Teluk Tambu Kecamatan Balaesang Donggala dan menyebabkan tsunami setinggi 8 hingga 10 meter, tahun 1996 gempa di Desa Bankir, Tonggolobibi dan Donggala mengakibatkan tsunami setinggi 3 – 4 meter, serta 28 September 2018, Gempa sebesar M 7.4 pada patahan Palu-Koro menyebabkan tsunami di Teluk Palu. AMR
