KUNJUNGAN kerja (kunker) Komisi II DPRD Kabupaten (Dekab) Donggala ke Kabupaten Banyuwangi menghasilkan sejumlah informasi tentang pengelolaan keuangan secara elektronik yang dilakukan dengan efektif dan efisien.
Senin (9/3/2020) hujan mengguyur Banyuwangi. Hujan yang lebih deras dibandingkan beberapa hari sebelumnya, mengakibatkan luapan air hingga menutupi beberapa ruas jalan, saat rombongan menuju Kantor Dekab Banyuwangi dan Kantor Bupati Banyuwangi.
Sejatinya, rombongan yang dipimpin Widya Kastrena sebagai Ketua Komisi II ini, sudah disambut hujan sejak sehari datang ke Banyuwangi, Minggu (8/3/2020).
Sehingga hal ini seolah memberi kesan tentang arti nama Banyuwangi (air yang harum semerbak) itu benar adanya, walau pun aroma semerbak air tidak tercium.
Walau hujan terus mengguyur, kesibukan di Kantor Dekab Banyuwangi masih tetap berlangsung. Sehingga rombongan dari Donggala harus sabar menunggu hingga selesainya rapat paripurna yang mereka lakukan sejak pagi.
Wakil Ketua I Dekab Banyuwangi, H. Muh. Ali Mahrus saat menerima kunker Komisi II ini menjelaskan tentang beberapa hal yang ingin diketahui oleh para wakil rakyat Donggala itu.
Salah satu yang menarik yaitu tentang pentingnya hubungan baik antara pihak eksekutif(bupati) dan legsilatif.
Menurutnya, bupati seumpama suami dan legsilator adalah istri. Sehingga sebagai suami istri selayaknya bekerja sama dalam mengelola rumah tangga. Minimal tidak mengumbar kekurangan namun harus mampu menonjolkan kelebihan yang dimiliki daerah.
Sehingga tujuan untuk menyejahterakan rakyat dapat tercapai dalam masa periodesasi kepemimpinan bupati atau legislator.
Muh. Ali secara terbuka memberikan contoh yang meretakkan hubungan bupati dan legislator yaitu terkait penganggaran dari pokok pikiran (pokir) para legislator yang sebenarnya berasal dari hasil reses dewan. Hasil reses yang nyaris sama dengan hasil musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) kadang tidak bersesuaiaan setelah anggaran disetujui.
Bagi daerah yang baru melaksanakan sistem perencanaan berbasis elektronik, terkadang pokir dewan ini menjadi persoalan tersendiri untuk disinkronisasikan, sehingga dibutuhkan pendalaman bagi kedua pihak eksekutif dan legislatif untuk belajar ke daerah yang telah menerapkan sistem perencanaan berbasis elektronik seperti di Banyuwangi.
“Proses perencanaan (pokir) yang dilakukan harus matang di awal,” terang Muh Ali.
Kunker ke Banyuwangi merupakan salah satu bagian untuk mendalami perencanaan dan pengelolaan keuangan secara elektronik.
Kabupaten terluas di Jawa Timur itu menggunakan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan yang disebut SIMRAL serta Sistem Informasi Bersama Manajemen Pajak Daerah Banyuwangi disingkat SIBAMBANG.
Kedua sistem elektronik itu telah membawa Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas meraih sejumlah penghargaan dari pemerintah pusat.
Bahkan untuk tata kelola keuangan secara elekronik ini tidak saja sampai ditingkat pemkab tapi dilakukan pula hingga tingkat pemerintah desa untuk pelaporan keuangan dengan nama E-Village Budgeting.
Untuk diketahui bahwa seluruh informasi tentang Banyuwangi terdapat di Launge Pelayanan Publik Pemkab Banyuwangi yang berada dibawah pengelolaan Bagian Umum Setda Banyuwangi.
Di lounge yang didesain seperti loby hotel itu tidak saja menjadi tempat pemaparan sejumlah program kerja Pemkab Banyuwangi tapi juga menjadi ajang pameran berbagai produk kerajinan masyarakat Banyuwangi.
Enam legislator Donggala terlihat sangat antusias menanyakan sejumlah hal kepada Kabid Anggaran BPKAD Banyuwangi, Agustinus Harsono dan Sekwan Banyuwangi, Agus Siswanto yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendapatan Banyuwangi.
Seluruh pejabat Banyuwangi yang terkait dengan pengelolaan keuangan, dihadirkan untuk memberikan penjelasan secara teknis tentang pengelolaan keuangan secara elektronik yang bagi mereka bukan lagi hal baru, karena sudah dilakukan beberapa tahun lalu.
Ketua Komisi II Dekab Donggala, Widya Kastrena mengaku kagum dengan berabagai sajian informasi yang dilihatnya. Sehingga ia berharap ilmu yang didapatkan tersebut, dapat diterapkan di Kabupaten Donggala.
“Banyuwangi memang luar biasa. Semoga apa yang kita dapatkan disini dapat menjadi bahan untuk memberikan masukan kepada pemerintah atau OPD Pemkab Donggala,” terangnya.
Selain Widya, lima aleg Donggala (Abd. Rasyid, Bahtiar, Moh. Nur, Moh. Taufik, Baharudin) mengaku sangat terkesan dengan penyajian informasi tentang Banyuwangi, sehingga lelahnya perjalanan darat dari Bandara Juanda (Kabupaten Sidoarjo) ke Banyuwangi selama 10 jam menggunakan mini bus, rasanya terbayar dengan informasi dari Banyuwangi yang mampu membuka daya pikir tentang pentingnya pengelolaan keuangan di era digital saat ini.
Kunjungan yang sangat singkat itu, bukan sekadar mendalami pengelolaan keuangan secara elektronik, tetapi banyak inspirasi yang dibawa pulang, antara lain tentang pengelolaan Pariwisata Banyuwangi yang mampu mendatangkan investor, khususnya membangun hotel berbintang.
Demikian pula terkait peningkatan produksi kerajinan lokal masayarakat Banyuwangi yang di dorong untuk mendukung suksesnya berbagai kegiatan bertaraf nasional dan internasional yang rutin digelar setiap tahun.***
