Ekonomi Rakyat dan Kesehatan, Gubernur Sambut Gagasan Pemkab Parmout

Gubernur Sulteng, Anwar Hafid (tengah) bersama Wagub, Reny A. Lamadjido (kanan) menerima audiensi Sekkab Parmout, Zulfinasran, di Palu, Rabu (17/9/2025). FOTO: IST.

PALU, MERCUSUAR – Gubernur Sulteng, Dr. H. Anwar Hafid menerima audiensi Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekkab) Parigi Moutong (Parmout), Zulfinasran, di ruang kerja Gubernur, Rabu (17/9/2025).

Pertemuan tersebut membahas sejumlah program strategis, mulai dari penguatan kelembagaan ekonomi daerah, kolaborasi pemasaran hasil pertanian, hingga upaya penanganan kesehatan masyarakat.

Dalam paparannya, Zulfinasran menjelaskan rencana kolaborasi dengan Koperasi Merah Putih dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), untuk memperkuat distribusi hasil pertanian masyarakat. Skema tersebut memungkinkan petani menjual hasil panennya melalui koperasi dengan harga yang lebih stabil, sementara BUMDes berperan mencari pasar lintas daerah dan industri manufaktur.

“Dengan platform ini, petani kita akan lebih mudah mendapatkan kepastian harga dan akses pasar. Koperasi menjadi pintu penjualan, sementara Bumdes membantu memperluas jaringan pasar,” jelas Zulfinasran.

Selain isu ekonomi, ia juga menyampaikan perkembangan penanganan kesehatan di Parmout, khususnya terkait pengendalian malaria. Ia melaporkan kebutuhan tambahan rapid test, serta pentingnya penyelidikan epidemiologi agar penanganan lebih terarah.

Zulfinasran menambahkan, Pemkab Parmout bersama desa-desa sudah menyiapkan dukungan anggaran untuk memperkuat intervensi kesehatan di wilayah terdampak.

Menanggapi hal itu, Anwar Hafid menyebut menyambut baik inovasi Pemkab Parmout dalam membangun ekosistem distribusi pangan dan penguatan koperasi.

“Saya sangat mengapresiasi langkah ini. Jika petani kita terlindungi dari gejolak harga dan punya akses pasar yang jelas, maka kesejahteraan mereka bisa meningkat. Pemerintah provinsi tentu siap mendukung dan mengawal agar sistem ini berjalan efektif,” tegas Anwar.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, terutama di bidang kesehatan. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, pusat, hingga masyarakat desa mutlak diperlukan agar intervensi lebih tepat sasaran.

“Kesehatan masyarakat adalah prioritas. Kita akan pastikan ketersediaan sarana dan dukungan yang dibutuhkan, agar setiap daerah mampu mengendalikan masalah kesehatan secara cepat,” tandasnya. RES

Pos terkait