PALU, MERCUSUAR — Perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah terus menunjukkan ketahanan dan optimisme di tengah dinamika ekonomi global. Hingga triwulan III tahun 2025, ekonomi Sulawesi Tengah tumbuh sebesar 7,95 persen (year-on-year), melampaui pertumbuhan nasional. Capaian ini ditopang oleh sektor pertambangan, industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi yang tetap ekspansif, seiring meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat dan ekspor komoditas unggulan daerah.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tengah, Teddy Suhartadi Permadi, menyampaikan, hasil tersebut mencerminkan struktur ekonomi daerah yang semakin kuat dan inklusif. Menurutnya, APBN berperan penting sebagai instrumen stabilisasi dan akselerasi pembangunan di daerah.
Dalam laporan KITAPURA APBN Provinsi Sulawesi Tengah edisi Agustus 2025, Teddy menekankan, kinerja positif ini menunjukkan kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pelaku ekonomi.
Dari sisi makroekonomi, tingkat inflasi juga menunjukkan perbaikan. Hingga September 2025, inflasi tercatat sebesar 3,88 persen (yoy), menurun dari bulan sebelumnya yang berada di angka 4,02 persen. Penurunan ini menjadi indikator keberhasilan upaya pengendalian inflasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Kinerja APBN Regional Sulawesi Tengah hingga 30 September 2025 memperlihatkan kondisi fiskal yang solid dan adaptif. Pendapatan negara mencapai Rp5,76 triliun atau 76,52 persen dari target, sementara belanja negara terealisasi sebesar Rp16,90 triliun atau 66,36 persen dari target, dengan defisit yang terkendali di level Rp11,14 triliun. Pertumbuhan penerimaan perpajakan ditopang oleh perbaikan sistem administrasi, implementasi PMK Nomor 81 Tahun 2024 yang memperkuat basis pajak daerah, serta meningkatnya kepatuhan wajib pajak di sektor perdagangan dan jasa.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga mengalami peningkatan, terutama dari aktivitas kehutanan dan pertambangan nikel yang masih menjadi andalan ekspor Sulawesi Tengah.
Dari sisi belanja, pemerintah menjaga prinsip efisiensi dan ketepatan sasaran. Belanja diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional, menjaga daya beli masyarakat, serta mempercepat pemulihan ekonomi melalui program padat karya, bantuan sosial, dan pembangunan infrastruktur dasar.
Hingga akhir September, Transfer ke Daerah (TKD) telah mencapai Rp12,75 triliun atau 71,45 persen dari target, menegaskan peran APBN sebagai shock absorber yang menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.
Sementara itu, kinerja APBD Provinsi Sulawesi Tengah juga menunjukkan arah yang positif. Hingga September 2025, pendapatan daerah tercatat sebesar Rp14,82 triliun atau 57,67 persen dari target, sedangkan belanja daerah mencapai Rp12,84 triliun atau 48,16 persen. Dengan demikian, posisi keuangan daerah mencatat surplus sebesar Rp1,98 triliun.
Meskipun sebagian besar pendapatan daerah masih bersumber dari Transfer ke Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tumbuh positif berkat inovasi pemungutan pajak, digitalisasi layanan publik, serta meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan terus memperkuat kemandirian fiskal dengan meningkatkan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah.
Belanja daerah menunjukkan tren yang semakin progresif, terutama pada belanja modal yang meningkat di triwulan III seiring percepatan proyek-proyek fisik seperti pembangunan jalan penghubung antarwilayah dan revitalisasi fasilitas kesehatan. Hal ini menandakan komitmen pemerintah daerah untuk menggerakkan ekonomi melalui belanja produktif yang memberi dampak langsung bagi masyarakat.
Secara keseluruhan, kinerja ekonomi dan fiskal Sulawesi Tengah hingga triwulan III tahun 2025 menunjukkan arah yang positif. Pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat, inflasi yang terkendali, serta pengelolaan fiskal yang semakin efisien menjadi bukti bahwa APBN dan APBD berfungsi optimal sebagai instrumen stabilisasi dan pemerataan ekonomi. Keduanya mampu menopang daya beli masyarakat sekaligus memastikan kesinambungan pembangunan daerah.
Teddy Suhartadi Permadi menegaskan, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah.
“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus sejalan dengan pemerataan kesejahteraan. Kami ingin memastikan, pembangunan di Sulawesi Tengah tidak hanya kuat secara angka, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Dengan dukungan APBN yang berkualitas dan belanja daerah yang produktif, Sulawesi Tengah diharapkan terus memperkokoh ketahanan fiskal, membuka lapangan kerja baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan ekonomi global yang dinamis. */JEF
