PALU, MERCUSUAR – Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., menegaskan pentingnya keadilan dana bagi hasil (DBH) nikel bagi daerah penghasil saat membuka Forum DPRD Penghasil Nikel Indonesia (FD-PNI) di Kantor DPRD Sulteng, Minggu (7/12/2025). Forum tersebut turut dihadiri Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, serta pimpinan daerah penghasil nikel se-Indonesia.
Dalam sambutannya, Gubernur Anwar menyampaikan bahwa daerah penghasil masih menanggung dampak sosial dan lingkungan akibat aktivitas industri nikel. Namun, manfaat ekonomi yang diterima belum sebanding dengan beban yang ditanggung daerah.
“Pendapatan pajak smelter ke pemerintah pusat setiap tahun mencapai Rp200–300 triliun, sementara Sulteng hanya menerima Rp222 miliar. Padahal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menetapkan porsi 16 persen untuk daerah,” ujarnya.
“Kami tidak meminta 16 persen. Kami hanya minta 1 persen saja dari Rp300 triliun itu. Kita bisa dapat Rp3 triliun per tahun,” tegas Anwar.
Ia mengapresiasi Ketua DPRD Sulteng, Mohammad Arus Abdul Karim, yang menggagas pembentukan FD-PNI. Menurutnya, forum ini menjadi ruang kolaborasi strategis untuk memperkuat posisi daerah penghasil nikel dalam memperjuangkan skema DBH yang lebih adil. Anwar menekankan bahwa daerah tidak menolak hilirisasi, namun meminta agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat yang hidup di wilayah pertambangan.
Pembentukan FD-PNI disepakati oleh lima DPRD provinsi penghasil nikel, yakni Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Papua Barat Daya. Kegiatan tersebut juga dihadiri Forkopimda Sulteng, para kepala daerah, serta akademisi.
Ketua DPRD Sulteng, Arus Abdul Karim, menjelaskan bahwa forum ini dibentuk untuk menyatukan langkah dalam mengawal kebijakan nasional terkait sektor nikel, termasuk isu DBH, pengelolaan lingkungan, dan perlindungan masyarakat adat. Deklarasi FD-PNI dibacakan Ketua DPRD Maluku Utara sebagai penanda dimulainya kerja bersama antar provinsi penghasil nikel.
Gubernur Anwar menutup sambutannya dengan menegaskan bahwa perjuangan keadilan DBH bukan sekadar tuntutan, tetapi upaya memperkuat pembangunan daerah yang menjadi lokasi industri nikel. Ia berharap FD-PNI dapat menghasilkan rekomendasi yang kuat serta membuka ruang dialog konstruktif dengan pemerintah pusat.TIN
