Gapki Diharapkan Mampu Atasi Masalah Konflik Agraria

PALU, MERCUSUAR – Kehadiran Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) dalam pelaksanaan Workshop yang bekerjasama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulteng diharapkan mampu mengatasi berbagai masalah Konflik Agraria khususnya yang ada di wilayah Sulteng.
Hal tersebut dibuktikan dengan tema yang mereka angkat pada Workshop Wartawan Gapki Sulawesi Tengah yaitu ‘Konflik Agraria dan Implikasi Hukum di Indonesia’. Pada kegiatan tersebut mereka juga menghadirkan berbagai narasumber yang berkompeten didalamnya terutama dalam hal mengatasi masalah konfilk agraria.
Pada Workshop tersebut dihadiri oleh Ketua GAPKI Sulawesi, Doni Yoga Perdana, Perwakilan GAPKI Pusat yang hadir dalam zoom dan Ketua PWI Sulteng, Tri Putra Toana. Dengan narasumber yaitu Dr. Drs. Hotman Sitorus, S.H.,M.H dengan membawakan materi tentang Tinjauan Kebijakan Tata Ruang Industri Kelapa Sawit. Muchtar Tanong, Ketua Bidang Advokasi dan Hukum GAPKI dengan materi Implikasi Legalitas dan Dampaknya Pada Tatanan Sosia. Prof. Dr. Farida Patittingi S.H., M.Hum., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan materi Peran Pengusaha Kelapa Sawit dalam Menekan Dampak Konflik.
Ketua GAPKI Sulawesi, Doni Yoga Perdana dalam sambutannya mengatakan, pihaknya bergembira atas terselenggaranya giat sinergi tersebut. Hal itu, menjadi momentum merangkul jurnalis se-Sulteng agar dapat memberikan masukan yang membangun kepada GAPKI Sulawesi, melihat sisi berimbang atas praktik dan regulasi yang ada terutama dalam hal konfilk agraria yang ada dimasyarakat.
“Wartawan memberikan peran yang besar terhadap persepsi masyarakat luas, bahkan menjadi keyakinan bersama. Kekuatan jurnalis sebagai pembawa pesan rakyat akan didengar pemangku kebijakan bahkan melahirkan kebijakan baru,” katanya, Jumat (20/10/2023).
Menurutnya, informasi yang diberikan wartawan tentang konstalasi industri kepala sawit akan menjadi edukasi kepada masyarakat. Hadirnya perusahaan kelapa sawit bisa memberikan manfaat bagi semua pihak, bagi semua pemangku kepentingan dan masyarakat luas.
“Kita ingin menjadikan wartawan partner diskusi yang membangun untuk membangun iklim investasi yang sejuk, khususnya di Sulteng. Saat ini, regulasi terbaru dari industri kelapa sawit menekankan pada sistem informasi perizinan perkebunan yang terpusat. Khusus untuk anggota GAPKI di Sulteng, keseluruhannya sudah menyelesaikan pengisian regulasi tersebut. Ini langkah awal yang baik untuk fundamental untuk industri kelapa sawit yang berkelanjutan,” terangnya.
Sementara itu, Ketua PWI Sulteng, Tri Putra Toana menyatakan, Workshop Wartawan tersebut digagas sebagai tanggungjawab PWI untuk meningkatkan dan memberikan pengembangan wawasan persoalan kelapa sawit.
Industri kelapa sawit di Indonesia dalam perkembangannya sedang mengalami diskriminasi di Uni Eropa dengan undang-undang anti deforestasi. Undang-undang itu menurut Tri, sejatinya adalah perang dagang persaingan antara minyak nabati produk eropa agar sawit Indonesia sulit masuk ke teritori Uni Eropa.
“Sehingga apabila ini terjadi, hampir 20 juta yang bergantung di kelapa sawit akan mengalami kesulitan pengembangan ekonomi sehingga PWI Sulteng mencoba bersinergi dengan GAPKI Sulawesi sehingga dapat peserta memberikan pandangan kepada pemangku kepentingan,” tutupnya.UTM