PALU, MERCUSUAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah meluncurkan gerai Pusat Layanan Umum Terpadu (PLUT) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan aplikasi digital untuk memperkuat sektor koperasi dan UMKM di daerah ini.
Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola meresmikan gerai tersebut di Dinas Koperasi dan UMKM Sulteng, di Kota Palu, Selasa (25/8).
Longki mengatakan kehadiran gerai dan aplikasi digital hasil kerja sama dengan Wahana Visi Indonesia (WVI) tersebut diharapkan dapat membantu pemasaran produk koperasi dan UMKM di daerah itu sehingga kedua sektor tersebut dapat terus berkembang pesat.
Pada masa pandemi Covid-19, kata Longki, kehadiran gerai dan aplikasi digital diharapkan membantu pelaku UMKM keluar dari krisis yang disebabkan wabah corona yang melanda daerah itu sejak Maret 2020.
“Mari Kita kobarkan semangat dengan menjadikan koperasi dan UMKM sebagai kekuatan ekonomi rakyat dalam pemulihan ekonomi daerah dan nasional,” kata Longki.
Gubernur mengajak seluruh pelaku usaha agar menjadikan koperasi dan UMKM sebagai tulang punggung pertahanan ekonomi bangsa.
Longki mengatakan pemulihan sektor KUMKM saat ini menjadi fokus pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam masa adaptasi kehidupan normal baru.
Secara khusus Presiden Joko Widodo telah mencanangkan program Bantuan Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM) berupa penyaluran dana hibah sebesar Rp 2,4 juta kepada 12 juta pelaku mikro, penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Di Sulteng kata Longki, pemerintah daerah kabupaten dan kota telah mengusulkan lebih dari 18 ribu calon penerima dana stimulan.
Selain pemerintah pusat sebut Longki, pemerintah daerah melalui APBD perubahan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 telah merencanakan penganggaran untuk membantu koperasi dan UMKM sebesar sebesar Rp 500 juta kepada sekitar 350 koperasi/UMKM dalam bentuk natura/barang.
Usai memberikan sambutan, Gubernur Longki menyerahkan bantuan pemda kepada koperasi dan UMKM, dan menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman KPRI Beringin dengan Bulog.
Lokomotif Pemulihan
Sementara anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menyarankan strategi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadikan pemerintah daerah (pemda) sebagai lokomotif utama pemulihan.
“Pemda bisa menjangkau UMKM, bisa melakukan penetrasi perlindungan sosial, bisa menahan laju penurunan daya beli. Saya kira pemerintah perlu mempertimbangkan hal tersebut,” ujar Kamrussamad dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (25/8).
Dengan demikian, menurut dia, ruang fiskal yang lebar setelah ditetapkan pemerintah dalam perubahan postur APBN 2020 akan membuat serapan anggaran menjadi lebih optimal. Selain itu, legislator tersebut juga mengatakan bahwa untuk penyaluran dana PEN melalui perbankan, OJK dapat menyajikan dana penerima modal kerja baru.
“Supaya kita tahu berapa persen nasabah lama dan berapa persen nasabah baru penerima dana PEN karena semua sektor bisnis terdampak, semua klaster terdampak,” kata Kamrussamad.
Kemudian, untuk sektor kesehatan sebaiknya dilakukan perubahan skema yaitu dengan memberikan insentif kepada warga yang mengikuti tesusap atau PCR.
“Bukan hanya kepada pasien melainkan kepada seluruh rakyat Indonesia, sehingga bisa ditentukan demarkasi mana warga yang bisa beraktivitas ekonomi di luar rumah dan mana yang harus diisolasi,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan realisasi pembiayaan untuk program PEN hingga 19 Agustus 2020 mencapai Rp 174,9 triliun atau 25,1 persen dari pagu sebesar Rp 695,2 triliun.
Sri Mulyani merinci untuk realisasi anggaran kesehatan Rp 7,36 triliun atau 8,4 persen dari pagu Rp 87,55 triliun meliputi insentif kesehatan pusat dan daerah Rp 1,86 triliun, santunan kematian tenaga kesehatan yang meninggal Rp 21,6 miliar, gugus tugas Covid-19 Rp 3,22 triliun, serta insentif bea masuk dan PPN kesehatan Rp 2,26 triliun.
Untuk realisasi perlindungan sosial Rp 93,18 triliun atau 49,7 persen dari total anggaran sebesar Rp 203,91 triliun meliputi PKH Rp 26,6 triliun, kartu sembako Rp 26,3 triliun, dan bantuan sembako Jabodetabek Rp 3,4 triliun.
Masalah Berulang
Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020, masih mengalami permasalahan yang berulang. Yakni menyangkut penyerapan yang masih rendah 25,1 persen.
Usulan itu terungkap dalam rapat KSSK bersama Komisi XI dengan agenda Evaluasi PEN, Selasa (25/8), berlangsung di Ruang KK-1 Kompleks DPR/MPR senayan Jakarta.
Untuk itu, anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra Kamrussamad mendorong Menkeu untuk berani menyampaikan perubahan skenario PEN pada sidang kabinet yang selama ini menjadikan K/L dan BUMN sebagai lokomotif utama diubah haluan. Yakni, menjadikan pemda sebagai Lokomotif utama pelaksanaan PEN.
Menurut Kamrussamad, Menkeu telah berhasil menciptakan ruang fiskal yang lebar dalam perubahan postur APBN 2020. Namun, tegas dia, menjadi sia sia jika serapan anggaran tidak optimal.
Di sisi lain, ungkapnya, pemda bisa menjangkau UMKM, bisa menjadi penetrasi perlindungan sosial, bisa menahan laju penurunan daya beli. “Hanya saja, problem pemda tidak punya dana. Karena refocusing dan realokasi. Saya kira Menkeu perlu mempertimbangkan hal tersebut,” tegas Kamrussamad
Untuk penyaluran dana PEN melalui perbankan, pihaknya meminta, OJK menyajikan dana penerima modal kerja baru. “Hal ini, supaya kita tahu berapa persen nasabah lama dan berapa persen nasabah baru penerima dana PEN karena semua sektor bisnis terdampak, semua klaster terdampak. Jika hanya menggunakan data nasabah lama, maka harus kita evaluasi,” ucapnya.
Kemudian juga untuk sektor kesehatan yang baru terserap 13,98 persen. Sebaiknya, menurut Kamrussamad, dilakukan perubahan skema yaitu memberikan insentif ke warga yang mengikuti test swab PCR. “Bukan hanya pasien, tapi seluruh rakyat Indonesia, sehingga bisa ditentukan demarkasi mana warga yang bisa beraktivitas ekonomi di luar rumah dan mana yang harus isolasi,” tandasnya.BOB/ANT
