PALU, MERCUSUAR – Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola melantik dan mengukuhkan pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di Ruang Polibu kantor gubernur, Jumat (1/02/2019).
Pelantikan dan pengukuhan pejabat eselon IIA tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK), Nomor 821.22/14/BKD/G.ST/2019.
Dalam sambutannya, Longki menyampaikan, pelantikan ini didasari hasil akhir evaluasi kinerja yang dilakukan. Ditambah lagi dengan hasil seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama sebagaimana diatur melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentanga manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Olehnya perlu saya ingatkan bahwa amanah yang saudara terima ini tidak main-main, karena kelak akan saudara pertanggungjawabkan di hadapan Yang Maha Kuasa, Allah SWT,” katanya.
Longki menegaskan, hal ini mutlak ia tekankan supaya pejabat yang dilantik melaksanakan amanah dengan dilandasi niat ikhlas, etos kerja, tanggung jawab, dan kesetiaan untuk mengabdikan diri kepada Bangsa dan Negara, terutama bagi daerah dan masyarakat Sulteng.
Penekanan ini disampaikan kepada pejabat yang dilantik, selama menahkodai organisasi kerja masing-masing.
“Saya tidak mau mendengar sedikit pun adanya gejolak-gejolak yang bisa merusak keharmonisan di antara para aparatur dan keterlambatan pelaksanaan program,” tegas Longki.
Selain itu, ia tidak mau mendengar adanya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, maupun perilaku-perilaku indisipliner yang tidak sesuai aturan, dan secara jelas melanggar kode etik profesi ASN maupun komitmen pakta integritas.
Sebagai pejabat publik menurutnya, tentu ada beberapa hal yang jadi harapan kepada pejabat yang dilantik. Yang pertama adalah pejabat mesti mampu memahami apa saja yang menjadi tupoksinya.
Kedua membangun pola-pola hubungan kerja yang manusiawi dengan staf maupun mitra kerja lainnya. Ketiga meningkatkan kedisplinan sebagai kata kunci keberhasilan organisasi kerja. Keempat mengembangkan pola pikir yang realistis.
“Rasional dan proporsional dalam mengkreasi program-program,” tutur Longki.
Program tersebut katanya, berorientasi pada output (pengeluaran) dan outcome (hasil). Ia menyampaikan harapan, menciptakan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Adapun nama pejabat yang dilantik dan jabatan yang diisi adalah Sisliandy, jabatan lama Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan SDA, dilantik menjadi Kepala Dinas Perhubungan Sulteng.
Asri, dari Kepala Biro Organisasi, dilantik menjadi Kepala BKD. Zubair dari Kepala BKD dilantik menjadi Kepala DPMD. Sementara Rusdi Bachtiar Rioeh, dari Kepala DPMD dilantik menjadi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB.
Farida dari Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB dilantik menjadi Kepala Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik. Nizam dari Kepala Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik dilantik menjadi Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesra.
Sedangkan Ardiansyah dari Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesra, dilantik menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Bahran, dari Kepala Biro Umum, dilantik menjadi Pj. Kepala BPKAD.
Kemudian Eda Nur Ely dari Kepala BPKAD dilantik menjadi Kepala Dinas Koperasi UKM. Maya Malania Noor dari jabatan Kepala Dinas P3A dilantik menjadi Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan. Irvan Aryanto menjadi Kabiro Administrasi Wilayah dan Pemerintahan.
Novalina dari Kabiro Otda dilantik menjadi Kepala Badan Pengembangan SDM. Arnold Firdaus dari Kabiro Administrasi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan dilantik menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Imam Algazali dilantik menjadi Kepala Dinas Perkimtan. Trie Iriany Lamakampali dikukuhkan sebagai Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura. Bunga Elim Somba dikukuhkan Asisten II Administrasi Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat.
Demikian pula Bartholoemu dikukuhkan sebagai Kepala BPBD. Syafullah Djafar juga dikukuhkan Kadis PU Bina Marga dan Penataan Ruang. Nahardi dikukuhkan Kadis Kehutanan, dan Hasanuddin Atjo dikukuhkan Kadis DKP
Demikian pula Abdul Rahim dikukuhkan Kadis Lingkungan Hidup. Abdullah Kaulusan dikukuhkan Kadis Ketahanan Pangan. BOB
