PALU, MERCUSUAR – Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Sulawesi Tengah, Dr. Hidayat Lamakarate mengatakan pelayanan transfusi darah PMI harus sudah punya sistem meski fasilitas yang dimiliki masih sangat terbatas. Masyarakat terutama keluarga pasien yang membutuhkan bantuan darah tidak mau tahu bila PMI kekurangan stok darah.
Hal itu dikemukakan Hidayat saat membuka Musyawarah Kerja PMI Sulteng di Hotel Rama Garden, Senin (25/3). Musyawarah yang bertema Kebersamaan dalam Kemanusiaan itu dihadiri Wakil Ketua Bidang Relawan dan Palang Merah Remaja (PMR) PMI Pusat, Muh. Muas, pimpinan Panin Bank, Linawati, pimpinan Bank Sulteng serta pejabat lainnya.
Hidayat memberikan gambaran, keluarga pasien yang menerima resep dari dokter dapat langsung ke apotek membeli obat. Tetapi kebutuhan darah dari PMI bersumber dari para pendonor. Bila tak ada orang yang mendonorkan darahnya, itulah masa sulit PMI untuk melayani kebutuhan darah.
“Tidak bisa bilang tunggu sebentar nanti saya cari dulu. Keluarga pasien maunya ketika bantuan darah dibutuhkan harus ada stok di Unit Donor Darah (UDD) PMI. Ini adalah tantangan yang masih sulit untuk dipecahkan,” katanya.
Hidayat juga menjelaskan, fasilitas yang dimiliki Unit Donor Darah (UDD) PMI Sulteng masih sangat terbatas. Mudah-mudahan tahun ini PMI Sulteng mendapatkan bantuan dari PMI Pusat karena beberapa waktu lalu sudah melakukan asesmen.
Sebelumnya, Hidayat yang juga Sekdaprov Sulteng membacakan sambutan tertulis Gubernur Sulteng. Dikatakan, pasca gempa di daerah ini, PMI Sulteng langsung mengamalkan tujuh prinsip kepalangmerahan.
Dalam penanganan bencana, para relawan PMI langsung mengamalkan prinsip kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, dan kesemestaan.
“Saya mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada para relawan yang sangat proaktif mendarmabaktikan diri kepada tugas-tugas kemanusiaan lewat PMI,” kata Gubernur Sulteng.
Ia berharap, selama musyawarah kerja, pengurus dapat mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan setahun terakhir ini. Kemudian, dapat merumuskan kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan tahun ini.
Gubernur juga menyinggung keterbatasan dana yang dimiliki PMI Sulteng. Namun ia menyarankan agar setiap kegiatan hendaknya dapat disiasati dengan cara mensinergikan kegiatan-kegiatan PMI.
Di sekitar acara, panitia juga memamerkan foto-foto kegiatan PMI dalam menanggulangi bencana di Palu, Sigi, Donggala, dan Parigi Moutong.
Kesulitan Dana
Sementara Muas yang sudah puluhan tahun mengabdi di PMI Pusat mengatakan, sampai saat ini organisasi kemanusiaan tersebut masih kesulitan dalam pendanaan. Pasalnya, baik pemerintah pusat maupun daerah tidak mengalokasikan anggaran khusus buat PMI. Padahal, kegiatan lembaga ini sangat banyak. Seperti, membantu korban bencana sampai penanganan traumatis.
Menurutnya, mengenai pendanaan PMI ini pernah dibahas saat loka karya temu relawan PMI di Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Keberadaan PMI saat ini, sangatlah penting. Sebab, relawan PMI selalu hadir. Tak hanya saat bencana, dalam konflik kemanusiaan juga PMI hadir.
“Akan tetapi, masalah yang kami hadapi sangatlah klasik. Yaitu, terbentur pendanaan,” ujar Muas.
Meskipun saat ini, sudah ada UU No 1/2018, tentang Kepalangmerahan dia mengatakan, PMI selalu kesulitan soal keuangan. Mengingat, sampai saat ini PMI tidak mendapat alokasi dana dari APBN maupun APBD.
“Kami sering mengusulkan supaya ada dana rutin dari pemerintah. Tetapi, usulan ini selalu ditolak, dengan alasan tidak ada pos anggarannya,” ujar Muas.
Maka dari itu, perlu adanya solusi yang tepat dalam masalah hal pendanaan ini. Meski tidak ada dana rutin, Muas mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi kepada seluruh relawan baik di daerah maupun pusat.
Dia menjelaskan, relawan PMI bisa bekerja dengan ikhlas dan selalu menjadi yang terdepan dalam menyelesaikan permasalahan kemanusiaan. Meskipun, tidak ditunjang dengan finansial yang layak.
“Ini yang akan kami perjuangkan. Meskipun saat ini sudah ada daerah yang peduli. Tetapi, masih banyak daerah yang tidak perhatian pada PMI,” ujarnya.
Ketua panitia, Hardi melaporkan, musyawarah kerja itu berlangsung dua hari diikuti 50 peserta dari kabupaten-kota se Sulteng. Selain itu juga ada peserta dari mitra PMI.MAN
