PARIGI MOUTONG, MERCUSUAR – Kepala Desa (Kades) Sintuwu Raya Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong (Parmout), Rano L. memprotes data penerima bantuan sosial (bansos) yang menurutnya tidak tepat sasaran dan memicu kemarahan warga.
Dalam pesan yang disampaikannya melalui WhatsApp, Rabu (3/11/2025), Rano mengaku kewalahan menghadapi gelombang protes dari masyarakat. Ia menyebut banyak warganya yang merasa dirugikan mempertanyakan akurasi data penerima bantuan, yang dinilai jauh dari kondisi riil di lapangan.
Jumlah penerima bansos di Desa Sintuwu Raya sebanyak 420 kepala keluarga (KK). Masing-masing terdiri dari Bantuan Pangan (Banpang) 149 KK, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) 149 KK, Program Keluarga Harapan (PKH) 81 KK, Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) Kesra 29 KK, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD).
Rano menyebut, terdapat sejumlah warga yang tergolong mampu, bahkan memiliki kendaraan pribadi masuk dalam data penerima bantuan. Sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan, tidak terakomodasi dalam daftar tersebut.
“Ini tidak tepat sasaran. Saya ini pelayan masyarakat, jadi semua menyerang ke saya. Ada yang punya mobil dapat bantuan, sementara yang betul-betul butuh malah tidak kebagian,” keluh Rano.
Menurut Rano, kekacauan itu berakar pada penggunaan data penerima bantuan yang bersumber dari sistem di Kementerian Sosial (Kemensos). Sebelumnya, para penerima bantuan masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang kini telah berganti menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang mulai diterapkan sejak triwulan II atau April—Juni 2025, melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2025.
Rano menuding data penerima bantuan yang ada dalam DTSEN tidak mutakhir. Bahkan, tidak mempertimbangkan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terjadi dari waktu ke waktu. Ia juga menyoroti tidak adanya pelibatan Pemerintah Desa (Pemdes) dalam proses pemutakhiran data penerima bantuan. Selain itu, Rano juga menuturkan banyak temuan data yang sudah tidak valid.
Ia mengungkapkan, daftar penerima bantuan yang diterima Pemerintah Desa (Pemdes) Sintuwu Raya juga masih memuat nama warga yang sudah meninggal, pindah domisili, atau tidak lagi memenuhi kriteria penerima. Atas situasi ini, Rano mendesak pihak terkait agar segera mungkin memperbaiki sistem pendataan.
Ia berharap, ke depan, suara masyarakat Desa Sintuwu Raya dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dan pusat, demi penyaluran bantuan yang lebih transparan dan tepat sasaran.
“Perlunya pelibatan Pemdes dalam proses pemutakhiran data. Dengan begitu, pendataan dapat dilakukan lebih akurat, melalui pemetaan langsung oleh ketua RT dan RW yang memahami kondisi warganya. Karena data yang datang ke desa itu banyak yang sudah tidak sesuai. Masa yang sudah dapat, dapat lagi. Sementara yang memang layak mendapatkan justru tidak, kan, kasihan,” pungkas Rano. AFL
