Komite BPH Migas Pusat, Wahyudi Anas menyerahkan cinderamata kepada anggota DPR RI Komisi VII, Abdul Kadir Karding saat pelaksanaan sosialisasi Sinegri BPH Migas dan DPR RI, Minggu (12/3/2023).FOTO: RUSTAM/MS.
PALU, MERCUSUAR – Anggota Komisi VII DPR RI, Abdul Kadir Karding mengatakan kelangkaan bahan bakar minyak di Sulteng karena adanya penyelewengan penyaluran BBM yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan dan berbagai industri.
Hal itu dikemukakannya pada Sosialisasi Sinegri BPH Migas dan DPR RI di Kampoeng Nelayan Palu. Hadir Komite BPH Migas Pusat, Depo Pertamina, pihak Kejaksaan, hingga pihak Kepolisian.
Diharapkan dengan kehadiran mereka bisa memberikan pengawasan yang lebih baik kedepannya agar penyaluran BBM di Sulteng bisa berjalan dengan baik tanpa adanya penyelewengan yang berdampak pada roda ekonomi masyarakat.
“Kami tegaskan bahwa penyaluran BBM di Sulteng subsidinya masih tidak tepat sasaran akibat adanya penyelewengan. Contoh kecilnya saja solar harga subsidi sebesar Rp 6 ribu sekian sementara harga industri yang dipatok sesuai aturan pemerintah sebesar Rp 20 ribu. Maka ada selisih sekitar Rp 14 ribu, jadi peluang penyelewengan. Pasti ada karena selisihnya jauh. Makanya tugas untuk pengawasan ini harus dilakukan oleh pihak BPH Migas, Kejaksaan hingga Kepolisian daerah,” kata Kadir Karding, Minggu (12/3/2023).
Pihaknya mengatakan bahwa seluruh pihak pengawas sebenarnya tahu proses penyimpangan yang dilakukan berbagai perusahaan dan industri. Pihaknya mengatakan pernah jalan di sejumlah SPBU Kota Palu pada saat antrian panjang akibat tidak adanya solar. Rata-rata mereka mengantri selama 13 Jam. Tentunya ini merupakan salah satu kejadian yang sangat memprihatinkan karena bisa menghambat perputaran ekonomi masyarakat.
“Kami sangat mengetahui bahwa kuota penyaluran BBM di Sulteng khususnya di Kota Palu sudah sangat cukup. Tetapi karena adanya penyalahgunaan yang tidak tepat sasaran maka kuota tersebut tidak cukup untuk digunakan oleh masyarakat. Apalagi lemahnya pengawasan tentang penyaluran BBM di Sulteng maka pasti ke depannya antrean ini akan menjadi kebiasaan orang Sulteng. Padahal itu tidak diperbolehkan sama sekali,” terangnya.
Sementara itu, Komite BPH Migas Pusat, Wahyudi Anas mengakui bahwa ada indikasi penyaluran BBM tidak tepat sasaran di Sulteng. Jadi pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin agar kedepannya bisa lebih meningkatkan pengawasan penyaluran BBM di Sulteng.
“Sebenarnya ada berapa faktor yang mengakibatkan antrian panjang di berbagai SPBU Sulteng khususnya di Kota Palu. Pertama ada dugaan penyelewengan dari berbagai pihak, kedua luas SPBU rata-rata di Sulteng belum memenuhi standar nasional karena hampir seluruh SPBU baru dua atau tiga truk masuk separuhnya sudah memenuhi jalan raya. Ketiga jam operasional SPBU yang tidak dibuka 24 jam dan berbagai faktor lainnya,” jelasnya.
Sesuai dengan data kuota penyaluran BBM di Sulteng sudah sangat terpenuhi setiap bulannya, hanya saja memang dengan berbagai faktor tersebut maka akan terjadi antrian BBM yang sangat panjang. Tentunya ini juga harus menjadi tugas dari masyarakat, kejaksaan hingga kepolisian untuk memberikan pengawasan penuh terhadap proses penyalurannya.UTM
